Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penunjukan Langsung Diambil Saat Keadaan Mendesak, Ini Kriterianya

A+
A-
1
A+
A-
1
Penunjukan Langsung Diambil Saat Keadaan Mendesak, Ini Kriterianya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemilihan penyedia informasi dalam proses pembaruan sistem administrasi perpajakan bisa dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan langsung diambil jika metode tender internasional gagal atau ada keadaan mendesak dan dianggap perlu.

Bagaimana kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu tersebut? Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/PMK.03/2019, kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu itu terbagi menjadi dua.

Pertama, penanganan keadaan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan yang sifatnya segera atau tidak dapat ditunda untuk keberlangsungan pembaruan sistem administrasi perpajakan.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak

Kedua, pekerjaan lanjutan sebagai konsekuensi dari kebutuhan atas layanan technical support dan/ atau perpanjangan lisensi untuk keberlangsungan pembaruan sistem administrasi perpajakan.

“Keadaan mendesak dan dianggap perlu … ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Dirjen Pajak,” demikian bunyi penggalan pasal 8 ayat (4) beleid tersebut, seperti dikutip pada Selasa (14/5/2019).

Adapun usulan dari Dirjen Pajak paling sedikit memuat latar belakang, barang dan/ atau jasa yang akan diadakan beserta usulan Spesifikasi Teknis/KAK, analisis keadaan mendesak dan dianggap perlu, analisis risiko dan dampak yang terjadi apabila tidak dilakukan, serta rancangan keputusan menteri mengenai penetapan keadaan mendesak dan dianggap perlu.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Ini Pesan Sri Mulyani kepada Pegawai Kemenkeu

Adapun tahapan pemilihan penyedia sistem informasi yang dilakukan dengan metode penunjukkan langsung adalah pertama,undangan kepada calon penyedia terpilih dilampiri dengan dokumen pengadaan. Kedua, penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, biaya, dan dokumen kualifikasi).

Ketiga, evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran. Keempat, negosiasi teknis dan biaya. Kelima, penetapan penyedia. Ketujuh,pengumuman penyedia. Tahapan ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan metode tender dua tahap dengan prakualifikasi yang mencapai 19 tahap.

Kesembilan belas tahapan tender dua tahap dengan prakualifikasi meliputi pengumuman prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi prakualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi, penyampaian undangan dan Dokumen Pemilihan,pemberian penjelasan.

Baca Juga: Masa WFH Fiskus Selesai Pekan Depan atau Diperpanjang? Ini Kata DJP

Selanjutnya, penyampaian dokumen penawaran tahap I (dokumen administrasi dan teknis), pembukaan dokumen penawaran tahap I, evaluasi dokumen penawaran tahap I, klarifikasi hasil evaluasi tahap I, pemberitahuan hasil evaluasi tahap I,penyampaian amandemen/ adendum dokumen pengadaan (jika ada).

Kemudian, penyampaian dokumen penawaran tahap II (teknis dan biaya), pembukaan dokumen penawaran tahap II, evaluasi dokumen penawaran tahap II, pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap II, masa sanggah, penetapan pemenang, danpengumuman pemenang. (kaw)

Baca Juga: Saat Masa Pandemi Covid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak
Topik : sistem informasi DJP, Ditjen Pajak, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 15:39 WIB
KEM-PPKF 2021
Selasa, 12 Mei 2020 | 13:25 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 12 Mei 2020 | 10:55 WIB
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK