Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews – Pelaku industri logam di Gwadar, Pakistan mengeluhkan mekanisme pengecualian pajak untuk pembangunan mega proyek di Gwadar. Pemerintah setempat memang sempat mengumumkan pengecualian pajak bagi pemasok bahan material lokal untuk proyek industri di Gwadar.

Pelaku industri beso akhirnya menyampaikan keluhan tersebut pada otoritas pajak Pakistan, Federal Board of Revenue (FBR) dan menteri terkait. Mereka mengeluhkan tak bisa memanfaatkan insentif PPN yang diberikan.

"Perusahaan besi lokal yang menyerahkan besi bebas pajak ke Gwadar Free Zone tak bisa mengakui pajak masukannya. Hal ini lantaran tidak ada mekanisme pengakuan pajak masukan atas pajak penjualan yang dibayarkan untuk mengolah menjadi barang jadi," ujar salah satu pengusa, dikutip Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Pelaku industri lokal mengaku senang dengan kebijakan pemerintah untuk tidak mengenakan PPN apabila penyerahan material dilakukan untuk Gwadar Free Zone. Sayangnya, menurut mereka mekanisme tersebut tak memiliki perubahan berarti.

Alasannya, aturan terkait pajak penjualan tak mengizinkan adanya proporsi pengakuan pajak masukan pada bahan baku yang mendapat pengecualian.

Selain keluhan terkait klaim insentif, pelaku industri besi juga mengeluhkan mekanisme penunjukan kontraktor yang bekerja di Gwadar Free Zone. Menurut mereka kontraktor yang bekerja di Gwadar Free Zone tidak melibatkan perusahaan lokal.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Dilansir Pakistan Today, pelaku industri besi meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan diperbolehkannya pengkreditan pajak dan bea atas bahan baku. Mereka berharap pajak masukan atas barang baku material dapat dikreditkan pada SPT masa pajak penjualan mereka.

Apabila mekanisme tersebut diterapkan, menurut pengusaha, akan ada pengurangan anggaran impor. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mampu mempromosikan industrialisasi di Pakistan. (sap)

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap
Topik : pajak internasional, insentif pajak, pengkreditan pajak, bea masuk, industri, Pakistan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

Senin, 17 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 12:00 WIB
ALBANIA

Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak