Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Pengusaha Belum Dikukuhkan sebagai PKP, Pajak Masukan Bisa Dikreditkan

A+
A-
15
A+
A-
15
Pengusaha Belum Dikukuhkan sebagai PKP, Pajak Masukan Bisa Dikreditkan

Gedung Ditjen Pajak. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan ditentukan memakai pedoman pengkreditan pajak masukan, yaitu 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Pajak masukan harus dihitung memakai pedoman pengkreditan pajak masukan, tidak dapat dihitung oleh PKP sendiri.

"Pengkreditan pajak masukan dalam kondisi ini tidak melihat lagi nilai riil pajak masukan yang dimiliki oleh wajib pajak, langsung 80% dari pajak keluaran," ujar Fiona, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP dalam Tax Live, dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sebagai informasi, ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan oleh PKP ditetapkan melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan diperinci pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021.

Sebelum UU Cipta Kerja, pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Merujuk pada Pasal 65 PMK 18/2021, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP berlaku untuk masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

Contoh, PT IJK membukukan total peredaran bruto senilai Rp4,8 miliar pada 1 Januari hingga 7 Mei 2020. PT IJK seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada 30 Juni 2020.

Namun, PT IJK baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada 19 Oktober 2020. Diketahui, penyerahan oleh PT IJK sejak tanggal seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pada 30 Juni 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020 adalah senilai Rp2,5 miliar.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Dengan tarif PPN yang masih sebesar 10%, pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PT IJK pada 30 Juni 2020 hingga 18 Oktober 2020 adalah senilai Rp250 juta.

Pajak masukan atas penyerahan pada periode tersebut adalah senilai Rp200 juta atau 80% dari Rp250 juta. Dengan demikian, jumlah PPN yang kurang dibayar adalah senilai Rp50 juta. Simak juga, UU Cipta Kerja Beri Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan, Apa Saja?. (rig)

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengusaha kena pajak, PMK 18/2021, uu cipta kerja, pajak masukan, kredit pajak, pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

0104_Wahyuni Dwi Astuti

Senin, 17 Oktober 2022 | 09:47 WIB
Bagaimana dalam keterlambatan pengajuan PKP seperti contoh diatas seharusnya 30 juni namun baru lapor 19 oktober. Apakah akan dikenai sanksi denda?
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T