Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Penguatan Institusi Keberatan Jadi Agenda Reformasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Penguatan Institusi Keberatan Jadi Agenda Reformasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (23/1) kabar datang dari Ditjen Pajak yang sedang merancang penguatan institusi keberatan internal untuk mengurangi risiko kekalahan dalam sengketa pajak di pengadilan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa konsep institusi tersebut akan dimasukkan dalam agenda reformasi pajak.

Dia mengatakan konsep tersebut berbeda dengan aturan sebelumnya, dalam UU KUP 2007, pembayaran dan penagihan pajak baru bisa dilakukan setelah proses keputusan keberatan dan banding selesai. Namun, dalam rencana perubahan undang-undang itu, utang pajak akan muncul ketika surat ketetapan pajak telah diterbitkan.

Yoga mengakui proporsi kekalahan Ditjen Pajak di pengadilan pajak cukup tinggi. Padahal secara ideal seharusnya proses banding lebih kepada sengketa terkait peraturan atau ketentuan perpajakan termasuk interpretasinya. Namun, yang terjadi saat ini banyak sengketa masih membahas masalah data atau perhitungan sebagai hasil dari proses pemeriksaan.

Baca Juga: Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

Oleh karena itu, otoritas pajak akan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat, termasuk dengan melakukan penilaian atas resiko kepatuhan (CRM), sehingga lebih tepat dalam menyasar wajib pajak yang tidak patuh.

Berita lainnya masih seputar reformasi peradilan pajak. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Pengamat: Ada 4 Syarat untuk Melakukan Reformasi Peradilan Pajak

Angka sengketa pajak yang terus naik dari tahun ke tahun membuat problematika tersendiri bagi otoritas pajak. Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan untuk mereformasi peradilan pajak setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus mulai mengubah paradigma, jangan semua sengketa diselesaikan hingga tingkat pengadilan pajak. Penyelesaian sengketa harus berdasarkan pada syarat-syarat kasus yang bisa dibawa ke pengadilan, misal berdasarkan topik tertentu, hanya untuk sengketa interpretasi. Kedua, memberikan ruang atas adanya alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR), terutama melalui mediasi. Ketiga, menciptakan transparansi atas putusan pengadilan pajak. Keempat, meningkatkan kepasitas kelembagaan pengadilan pajak, mulai dari sistem IT hingga jumlah hakim.

Baca Juga: Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang
  • PPN Menaikkan Ongkos Haji 2018

Kementerian Agama mengisyaratkan bahwa ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% oleh pemerintah Arab Saudi per 1 Januari 2018. Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kemag Ramadhan Harisman mengatakan efek pengenaan PPN 5% atas pembelian barang dan jasa oleh Arab Saudi, maka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 akan naik sekitar Rp900.000 per jamaah. Usulan kenaikan tersebut akan dibahas dalam rapat Panitia Kerja antara pemerintah dan DPR. Meski biaya haji kemungkinan besar akan naik namun kuota haji 2018 masih tetap yakni 221.000 jamaah, dengan pembagian haji reguler sebanyak 204.000 jamaah dan haji khusus sebanyak 17.000 jamaah.

  • Transaksi Properti Tak Wajar, Tim Pajak akan Datang

Ditjen Pajak menyatakan bahwa tidak semua transaksi jual beli properti akan dinilai oleh tim penilai (appraisal) Ditjen Pajak. Walau Ditjen Pajak memiliki tim appraisal, namun menurut Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, unit ini hanya akan melakukan penilaian terhadap transaksi jual beli properti yang nilainya jauh dari kawajaran. Menurutnya, Perdirjen soal itu sudah berlaku per 2 November 2017, yakni PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Hestu kemudian mencontohkan, jika ada transaksi jual beli tanah di daerah Sudirman Rp5 juta m2, maka itu adalah transaksi tak wajar.

  • Tahun Politik Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini dan Pilpres pada tahun 2019 diperkirakan tidak akan mengganggu ekonomi Indonesia. Bahkan dua agenda politik itu akan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, walau secara terbatas. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra. Pada tahun politik kemungkinan besar akan mempengaruhi pembuatan kebijakan, khususnya terkait tingginya belanja sosial dan subsidi. Di sisi lain, pemerintah akan tetap melakukan belanja infrastruktur sehingga risiko penurunan investasi terbilang minim. Berkaca pada tahun 2015 dan 2017, Pilkada akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,02% melalui pertumbuhan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. (Amu)

Baca Juga: Soal Kebutuhan Hakim Pengadilan Pajak, Begini Kata Kemenkeu

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, keberatan pajak, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani: Reformasi Bikin Indonesia Lebih Tahan Guncangan Ekonomi

Sabtu, 12 November 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Awasi Pakai Analisis Individu, DJP Bisa Prediksi Kemampuan Bayar WP

Jum'at, 11 November 2022 | 09:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pengawasan Perda Pajak Daerah, Pemda Bisa Diminta Stop Pemungutan

Kamis, 10 November 2022 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Daerah, WP Ini Bakal Wajib Buat Pembukuan

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala