Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengenaan PPN Produk Digital Bakal Jadi Mesin Uang Baru

A+
A-
2
A+
A-
2
Pengenaan PPN Produk Digital Bakal Jadi Mesin Uang Baru

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar Implementasi Kebijakan PPN Produk Digital Dalam Upaya Optimalisasi Pajak di Indonesia, Sabtu (24/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dari luar negeri dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diyakini bisa menghasilkan penerimaan yang besar bagi Indonesia.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan Indonesia merupakan negara pasar. Dengan demikian, banyak sekali pengguna produk digital dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan PPN tersebut.

"Selama potensinya besar dan diterapkan secara efektif maka saya yakin PPN PMSE ini bisa menjadi money machine baru bagi pemerintah. Jadi, tidak perlu pesimis,” ujarnya dalam webinar bertajuk Implementasi Kebijakan PPN Produk Digital Dalam Upaya Optimalisasi Pajak di Indonesia, Sabtu (24/10/2020).

Baca Juga: Berbagai Insentif Pajak Sudah Diberikan, DJP Minta Ini ke Pelaku Usaha

Seperti diketahui, Indonesia telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp97 miliar dari 6 perusahaan luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut produk digital pada Juli 2020. Mereka telah mulai memungut PPN produk digital pada Agustus 2020.

Sejauh ini, ada 65 negara yang telah menerapkan PPN impor digital. Selain itu, ada 40 negara yang menerapkan standar dan berencana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari pengalaman negara lain yang terlebih dahulu menerapkan, penerimaan pajaknya cenderung variatif.

Bawono mengatakan Uni Eropa berhasil memungut PPN produk digital senilai Rp256,8 triliun pada 4 tahun pertama penerapan.“Penerapan PPN PMSE di Uni Eropa bersifat supranasional. Jadi, sudah ada kesepakatan PPN digital oleh negara-negara Uni Eropa sejak 2015," imbuhnya.

Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno

Afrika Selatan tercatat mampu mengumpulkan pemasukan PPN produk digital senilai Rp7,6 triliun dalam waktu 5 tahun, sedangkan Australia tercatat mampu mengumpulkan hingga Rp10,7 triliun hanya dalam waktu 2 tahun pertama penerapan.

Bawono mengatakan mayoritas ketentuan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri – tertuang dalam PMK 48/2020 – sudah sejalan dengan rekomendasi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurutnya, hanya komponen implikasi ketidakpatuhan yang masih belum diatur. Meski sudah tertuang dalam Perpu 1/2020 (UU 2/2020), pemerintah masih belum mengeluarkan PMK mengenai sanksi yang dikenakan atas pemungut PPN PMSE yang belum melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan baik.

Baca Juga: Bertambah, 84 Pemerintah Daerah Teken Kerja Sama dengan DJP dan DJPK

Namun demikian, dalam acara yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut, Bawono mengatakan pengenaan PPN produk digital sangat relevan. Kebijakan ini akan menjadi tonggak awal atas pemajakan ekonomi digital pada masa pandemi dan pascapandemi.

"PPN PMSE adalah langkah strategis sebelum pengenaan PPh. Dengan ada PPN ini, kita bisa mengidentifikasi pelaku PMSE luar negeri sejak awal," ujar Bawono. (kaw)

Baca Juga: Apa Saja Lampiran SPT PPh Badan yang Wajib Dilaporkan?
Topik : PPN, PMSE, ekonomi digital, produk digital, Ditjen Pajak, DJP, PMK 48/2020, UU 2/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP
Jum'at, 16 April 2021 | 18:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN