Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengenaan PPN Produk Digital Bakal Jadi Mesin Uang Baru

A+
A-
2
A+
A-
2
Pengenaan PPN Produk Digital Bakal Jadi Mesin Uang Baru

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar Implementasi Kebijakan PPN Produk Digital Dalam Upaya Optimalisasi Pajak di Indonesia, Sabtu (24/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dari luar negeri dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diyakini bisa menghasilkan penerimaan yang besar bagi Indonesia.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan Indonesia merupakan negara pasar. Dengan demikian, banyak sekali pengguna produk digital dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan PPN tersebut.

"Selama potensinya besar dan diterapkan secara efektif maka saya yakin PPN PMSE ini bisa menjadi money machine baru bagi pemerintah. Jadi, tidak perlu pesimis,” ujarnya dalam webinar bertajuk Implementasi Kebijakan PPN Produk Digital Dalam Upaya Optimalisasi Pajak di Indonesia, Sabtu (24/10/2020).

Baca Juga: Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Seperti diketahui, Indonesia telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp97 miliar dari 6 perusahaan luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut produk digital pada Juli 2020. Mereka telah mulai memungut PPN produk digital pada Agustus 2020.

Sejauh ini, ada 65 negara yang telah menerapkan PPN impor digital. Selain itu, ada 40 negara yang menerapkan standar dan berencana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari pengalaman negara lain yang terlebih dahulu menerapkan, penerimaan pajaknya cenderung variatif.

Bawono mengatakan Uni Eropa berhasil memungut PPN produk digital senilai Rp256,8 triliun pada 4 tahun pertama penerapan.“Penerapan PPN PMSE di Uni Eropa bersifat supranasional. Jadi, sudah ada kesepakatan PPN digital oleh negara-negara Uni Eropa sejak 2015," imbuhnya.

Baca Juga: Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Afrika Selatan tercatat mampu mengumpulkan pemasukan PPN produk digital senilai Rp7,6 triliun dalam waktu 5 tahun, sedangkan Australia tercatat mampu mengumpulkan hingga Rp10,7 triliun hanya dalam waktu 2 tahun pertama penerapan.

Bawono mengatakan mayoritas ketentuan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri – tertuang dalam PMK 48/2020 – sudah sejalan dengan rekomendasi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurutnya, hanya komponen implikasi ketidakpatuhan yang masih belum diatur. Meski sudah tertuang dalam Perpu 1/2020 (UU 2/2020), pemerintah masih belum mengeluarkan PMK mengenai sanksi yang dikenakan atas pemungut PPN PMSE yang belum melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan baik.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Namun demikian, dalam acara yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut, Bawono mengatakan pengenaan PPN produk digital sangat relevan. Kebijakan ini akan menjadi tonggak awal atas pemajakan ekonomi digital pada masa pandemi dan pascapandemi.

"PPN PMSE adalah langkah strategis sebelum pengenaan PPh. Dengan ada PPN ini, kita bisa mengidentifikasi pelaku PMSE luar negeri sejak awal," ujar Bawono. (kaw)

Baca Juga: Kupas Tuntas PPN Sembako, Ikuti Webinar Ini Gratis
Topik : PPN, PMSE, ekonomi digital, produk digital, Ditjen Pajak, DJP, PMK 48/2020, UU 2/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 06:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sistem Coretax DJP Bakal Adopsi Berbagai Teknologi Terkini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini