Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pemutihan Denda PKB, Samsat Diserbu Warga

0
0

TABANAN, DDTCNews – Diberlakukannya penghapusan sanksi administrasi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2016, membuat Kantor Samsat Tabanan di Jalan Katamso, Bali, ramai didatangi warga setempat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Seksi PKB dan BBNKB Samsat Tabanan I Made Suarka, hingga hari ketiga diterapkannya pemutihan, respon masyarakat cukup baik. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mendatangi Kantor Samsat Tabanan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kalau hari biasa hanya 1-2 orang saja per hari, kalau sekarang bisa mencapai 20 orang setiap harinya yang membayar tunggakan pajak kendaraannya,” ujarnya.

Baca Juga: Spanduk 'Menunggak Pajak Daerah' Dipasang di 2 Tempat Usaha Ini

Suarka menyampaikan kalau sanksi administrasi tidak akan dikenakan mulai dari tanggal 20 Juni hingga 30 November 2016 mendatang. “Ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat,” lanjutnya.  

Menurutnya, jumlah penunggak pajak di Tabanan cukup tinggi, yakni sekitar 25% dari jumlah kendaraan yang ada di Tabanan. Untuk itu, pemutihan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu ke depannya.

Di samping itu, pemutihan ini juga dilakukan untuk memperoleh validitas data kendaraan bermotor yang sudah bertahun-tahun tidak memenuhi kewajiban administrasi PKB. Tujuannya, untuk melacak kendaaan bermotor tersebut masih berada di Bali atau tidak.

Baca Juga: Target Meningkat, Layanan PKB Dipercepat

“Lima belas hari sebelum tanggal jatuh tempo, kami akan mengirimkan SMS untuk mengingatkan para pembayar PKB agar tidak terlambat membayar. Selain itu, kami juga siap untuk melakukan razia gabungan untuk mengantisipasi yang masih mangkir dalam membayar pajaknya,” tutup Suarka sebagaiman dikutip dari baliexpressnews.com. (Gfa)

“Kalau hari biasa hanya 1-2 orang saja per hari, kalau sekarang bisa mencapai 20 orang setiap harinya yang membayar tunggakan pajak kendaraannya,” ujarnya.

Baca Juga: Spanduk 'Menunggak Pajak Daerah' Dipasang di 2 Tempat Usaha Ini

Suarka menyampaikan kalau sanksi administrasi tidak akan dikenakan mulai dari tanggal 20 Juni hingga 30 November 2016 mendatang. “Ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat,” lanjutnya.  

Menurutnya, jumlah penunggak pajak di Tabanan cukup tinggi, yakni sekitar 25% dari jumlah kendaraan yang ada di Tabanan. Untuk itu, pemutihan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu ke depannya.

Di samping itu, pemutihan ini juga dilakukan untuk memperoleh validitas data kendaraan bermotor yang sudah bertahun-tahun tidak memenuhi kewajiban administrasi PKB. Tujuannya, untuk melacak kendaaan bermotor tersebut masih berada di Bali atau tidak.

Baca Juga: Target Meningkat, Layanan PKB Dipercepat

“Lima belas hari sebelum tanggal jatuh tempo, kami akan mengirimkan SMS untuk mengingatkan para pembayar PKB agar tidak terlambat membayar. Selain itu, kami juga siap untuk melakukan razia gabungan untuk mengantisipasi yang masih mangkir dalam membayar pajaknya,” tutup Suarka sebagaiman dikutip dari baliexpressnews.com. (Gfa)

Topik : berita daerah, pajak kendaraan, bali
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH