Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

1
1

Para pendukung Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai pemenang Pemilu Pakistan. 

ISLAMABAD, DDTCNews – Pemerintah Pakistan memulai skema pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memberi kesempatan wajib pajak yang belum patuh agar melaporkan aset yang dimiliki di dalam maupun luar negeri dan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.

Menteri Pendapatan Pakistan Hammad Azhar mengatakan pemerintah bisa mengejar para penghindar pajak melalui skema ini. Dia memprediksi tax amnesty bisa berjalan mulus jika ditawarkan pada awal masa pemerintahan.

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: IMF Minta Negara Ini Optimalkan Pajak dan Kurangi Utang

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Negara Ini Dapat Tambahan 100.000 WP Baru dari Amnesti Pajak

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Denda Keterlambatan Setor Pajak Penghasilan Dihapus

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: IMF Minta Negara Ini Optimalkan Pajak dan Kurangi Utang

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Negara Ini Dapat Tambahan 100.000 WP Baru dari Amnesti Pajak

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Denda Keterlambatan Setor Pajak Penghasilan Dihapus
Topik : tax amnesty, pakistan, sanksi, denda
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 22 Juli 2019 | 17:49 WIB
PAKISTAN
Senin, 22 Juli 2019 | 11:07 WIB
IRLANDIA
Minggu, 21 Juli 2019 | 16:38 WIB
MATA UANG DIGITAL
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:47 WIB
THAILAND
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:08 WIB
FILIPINA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:18 WIB
THAILAND