Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

1
1

Para pendukung Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai pemenang Pemilu Pakistan. 

ISLAMABAD, DDTCNews – Pemerintah Pakistan memulai skema pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memberi kesempatan wajib pajak yang belum patuh agar melaporkan aset yang dimiliki di dalam maupun luar negeri dan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.

Menteri Pendapatan Pakistan Hammad Azhar mengatakan pemerintah bisa mengejar para penghindar pajak melalui skema ini. Dia memprediksi tax amnesty bisa berjalan mulus jika ditawarkan pada awal masa pemerintahan.

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Ini Tujuan Pemerintah Otak-Atik Sanksi Administratif Perpajakan

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Penurunan Sanksi Administrasi

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Ini Tujuan Pemerintah Otak-Atik Sanksi Administratif Perpajakan

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Penurunan Sanksi Administrasi
Topik : tax amnesty, pakistan, sanksi, denda
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 14:26 WIB
KENYA
Jum'at, 20 September 2019 | 11:57 WIB
BRASIL
Kamis, 19 September 2019 | 15:23 WIB
LATVIA
Rabu, 18 September 2019 | 14:09 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 18 September 2019 | 11:09 WIB
INGGRIS
Selasa, 17 September 2019 | 20:09 WIB
LUKSEMBURG
Selasa, 17 September 2019 | 18:29 WIB
INDIA
Selasa, 17 September 2019 | 14:48 WIB
UNI EROPA
Senin, 16 September 2019 | 19:22 WIB
PENYELESAIAN SENGKETA
Senin, 16 September 2019 | 17:50 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL