Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

1
1

Para pendukung Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai pemenang Pemilu Pakistan. 

ISLAMABAD, DDTCNews – Pemerintah Pakistan memulai skema pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memberi kesempatan wajib pajak yang belum patuh agar melaporkan aset yang dimiliki di dalam maupun luar negeri dan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.

Menteri Pendapatan Pakistan Hammad Azhar mengatakan pemerintah bisa mengejar para penghindar pajak melalui skema ini. Dia memprediksi tax amnesty bisa berjalan mulus jika ditawarkan pada awal masa pemerintahan.

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Pajak Isi Ulang Kartu Ponsel Kembali Diterapkan

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi

“Skema ini akan akan memberi keberhasilan jika diterapkan pada awal masa pemerintahan, tidak seperti pemerintahan PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz) yang menerapkan amnseti pada masa akhir pemerintahan,” katanya seperti dikutip dawn.com, Senin (8/4).

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Tax amnesty ini juga bertujuan untuk memulihkan tunggakan Gas Infrastructure Development Cess senilai Rs200 miliar (Rp40,78 triliun). Tunggakan ini terjadi karena proses litigasi yang belum terselesaikan dan kekurangan pendapatan (shortfall) negara yang kian meningkat.

Kendati demikian, program pengampunan pajak ini sempat mendapat banyak respons negatif dari kalangan pemerintahan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang memenangkan Pemilu.

Kepala PTI Imran Khan sempat menilai skema itu hanya akan memberi manfaat bagi koruptor karena diberi kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi.

Baca Juga: Pajak Isi Ulang Kartu Ponsel Kembali Diterapkan

Begitupun respons dari Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pada 2016, dia mengklaim tax amnesty merupakan lelucon terhadap bangsa sebab wajib pajak merampas kekayaan negara dan mendapat pemutihan sanksi.

Sejumlah ekonom pun menganggap tax amnesty sebagai skema yang tidak adil karena melemahkan semangat para pembayar pajak. Terlebih karena skema semacam ini diterapkan oleh pemerintah dalam interval yang sangat singkat.

Kini PTI berpikir untuk mendapatkan para wajib pajak agar memanfaatkan 'peluang terakhir' ini. Meski PTI sempat menentang keras skema itu saat berada pada oposisi, amnesti pajak ke-11 akan secara resmi ditawarkan sebelum anggaran mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi
Topik : tax amnesty, pakistan, sanksi, denda
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA