Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pakai Sistem Worldwide atau Territorial? Tulis Komentar Anda di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana mengubah sistem pajak Indonesia dari yang semula berbasis worldwide menjadi berbasis territorial untuk wajib pajak orang pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian.

Sebagian kalangan menganggap rencana itu merupakan langkah yang tepat, tetapi sebagian lagi menganggap hal tersebut keliru. Pemerintah sendiri beralasan perubahan rezim pajak itu untuk memberikan kepastian terkait dengan pemajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

Sebab selama ini terjadi kerancuan terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri. “Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan kepada wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal Perkembangan Terbaru Omnibus Law Perpajakan, Ini Kata Sri Mulyani

Perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Amerika Serikat (AS) misalnya, sejak akhir 2017 telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial.

Sebelum itu, AS merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang menerapkan worldwide. Sementara itu, dari 34 negara OECD, hanya 8 negara termasuk AS yang menganut sistem worldwide. Perubahan tersebut dilakukan AS karena sistem worldwide dianggap tidak lagi kompetitif.

Pada umumnya, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu, negara tempat wajib pajak berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif pemajakan, berdasarkan sistem worldwide atau territorial.

Baca Juga: Soal Rencana Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Pajak

Dalam sistem worldwide, pajak dipungut dari seluruh penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan tersebut. Sebaliknya, dalam sistem territorial pajak hanya dipungut atas penghasilan dari dalam negerinya, penghasilan dari luar negeri tidak dipungut pajak.

Penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan sistem worldwide dan territorial bisa dilihat di sini dan di sini. Lalu, apa pendapat Anda mengenai rencana perubahan sistem pajak tersebut? Anda pilih sistem worldwide atau territorial? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar berikut ini.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

Sebab selama ini terjadi kerancuan terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri. “Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan kepada wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal Perkembangan Terbaru Omnibus Law Perpajakan, Ini Kata Sri Mulyani

Perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Amerika Serikat (AS) misalnya, sejak akhir 2017 telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial.

Sebelum itu, AS merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang menerapkan worldwide. Sementara itu, dari 34 negara OECD, hanya 8 negara termasuk AS yang menganut sistem worldwide. Perubahan tersebut dilakukan AS karena sistem worldwide dianggap tidak lagi kompetitif.

Pada umumnya, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu, negara tempat wajib pajak berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif pemajakan, berdasarkan sistem worldwide atau territorial.

Baca Juga: Soal Rencana Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Pajak

Dalam sistem worldwide, pajak dipungut dari seluruh penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan tersebut. Sebaliknya, dalam sistem territorial pajak hanya dipungut atas penghasilan dari dalam negerinya, penghasilan dari luar negeri tidak dipungut pajak.

Penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan sistem worldwide dan territorial bisa dilihat di sini dan di sini. Lalu, apa pendapat Anda mengenai rencana perubahan sistem pajak tersebut? Anda pilih sistem worldwide atau territorial? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar berikut ini.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah
Topik : sistem territorial, sistem worldwide, sistem pajak, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan
X

Edit Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sistem Worldwide
Sistem Territorial
Pilih Sistem Worldwide atau Sistem Territorial dahulu
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

mohammad dimas pamungkas

Selasa, 01 Oktober 2019 | 17:46 WIB
Kehidupan sangat identik dengan sebuah perkembangan, begitu pun yang terjadi di Indonesia dengan sistem pajak yang dianutnya. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita tidak menolak akan perkembangan atau kemajuan, mengapa kita tidak menganut sistem pajak Hybrid, yang dimana sistem ini dapat me ... Baca lebih lanjut

Rohmat

Jum'at, 06 September 2019 | 15:01 WIB
kalau menurut saya ya kurang setuju sih ya dengan sistem teritorial saja,tetap harus di kombinasi dengan sistem world wide , karena jika hanya menganut sistem teritorial saja artinya akan ada penerimaan pajak yang hilang yang berasal dari luar negeri yang selama ini memang lumayan menyumbang terhada ... Baca lebih lanjut

Lenny

Jum'at, 06 September 2019 | 14:57 WIB
kalau menurut saya seandainya pemungutan pajak berdasarkan territorial saja terus bagaimana dengan orang yg mempunyai sumber penghasilan diluar negeri, bagaimana perlakuan perpajakan nya ??
1
artikel terkait
Selasa, 03 Desember 2019 | 16:25 WIB
HASIL DEBAT 16-30 NOVEMBER 2019
Jum'at, 15 November 2019 | 17:37 WIB
HASIL DEBAT 1-15 NOVEMBER 2019
Senin, 14 Oktober 2019 | 17:50 WIB
DEBAT APBN
Selasa, 03 Desember 2019 | 20:10 WIB
DEBAT PAJAK
berita pilihan
Senin, 14 Oktober 2019 | 17:50 WIB
DEBAT APBN
Selasa, 03 Desember 2019 | 16:25 WIB
HASIL DEBAT 16-30 NOVEMBER 2019
Selasa, 03 Desember 2019 | 20:10 WIB
DEBAT PAJAK
Selasa, 01 Oktober 2019 | 17:30 WIB
DEBAT CUKAI ROKOK
Jum'at, 15 November 2019 | 19:02 WIB
DEBAT PAJAK DIGITAL
Jum'at, 15 November 2019 | 17:37 WIB
HASIL DEBAT 1-15 NOVEMBER 2019
Jum'at, 01 November 2019 | 18:20 WIB
DEBAT PAJAK