Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pakai Sistem Worldwide atau Territorial? Tulis Komentar Anda di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Pakai Sistem Worldwide atau Territorial? Tulis Komentar Anda di Sini

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana mengubah sistem pajak Indonesia dari yang semula berbasis worldwide menjadi berbasis territorial untuk wajib pajak orang pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian.

Sebagian kalangan menganggap rencana itu merupakan langkah yang tepat, tetapi sebagian lagi menganggap hal tersebut keliru. Pemerintah sendiri beralasan perubahan rezim pajak itu untuk memberikan kepastian terkait dengan pemajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

Sebab selama ini terjadi kerancuan terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri. “Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan kepada wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal Sistem Pajak dan Kesetaraan Gender, Ini Kata Sri Mulyani

Perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Amerika Serikat (AS) misalnya, sejak akhir 2017 telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial.

Sebelum itu, AS merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang menerapkan worldwide. Sementara itu, dari 34 negara OECD, hanya 8 negara termasuk AS yang menganut sistem worldwide. Perubahan tersebut dilakukan AS karena sistem worldwide dianggap tidak lagi kompetitif.

Pada umumnya, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu, negara tempat wajib pajak berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif pemajakan, berdasarkan sistem worldwide atau territorial.

Baca Juga: Negara Ini Resmi Jadi Anggota OECD ke-38

Dalam sistem worldwide, pajak dipungut dari seluruh penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan tersebut. Sebaliknya, dalam sistem territorial pajak hanya dipungut atas penghasilan dari dalam negerinya, penghasilan dari luar negeri tidak dipungut pajak.

Penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan sistem worldwide dan territorial bisa dilihat di sini dan di sini. Lalu, apa pendapat Anda mengenai rencana perubahan sistem pajak tersebut? Anda pilih sistem worldwide atau territorial? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar berikut ini.

Baca Juga: Ada Potensi Perbesar Peran Perempuan dalam Rezim Pajak Indonesia
Topik : sistem territorial, sistem worldwide, sistem pajak, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Sistem Worldwide
Sistem Territorial
Pilih Sistem Worldwide atau Sistem Territorial dahulu
0/1000
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

mohammad dimas pamungkas

Selasa, 01 Oktober 2019 | 17:46 WIB
Kehidupan sangat identik dengan sebuah perkembangan, begitu pun yang terjadi di Indonesia dengan sistem pajak yang dianutnya. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita tidak menolak akan perkembangan atau kemajuan, mengapa kita tidak menganut sistem pajak Hybrid, yang dimana sistem ini dapat me ... Baca lebih lanjut

Rohmat

Jum'at, 06 September 2019 | 15:01 WIB
kalau menurut saya ya kurang setuju sih ya dengan sistem teritorial saja,tetap harus di kombinasi dengan sistem world wide , karena jika hanya menganut sistem teritorial saja artinya akan ada penerimaan pajak yang hilang yang berasal dari luar negeri yang selama ini memang lumayan menyumbang terhada ... Baca lebih lanjut

Lenny

Jum'at, 06 September 2019 | 14:57 WIB
kalau menurut saya seandainya pemungutan pajak berdasarkan territorial saja terus bagaimana dengan orang yg mempunyai sumber penghasilan diluar negeri, bagaimana perlakuan perpajakan nya ??
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Agustus 2020 | 17:31 WIB
SISTEM PERPAJAKAN

Menimbang Kembali Tatanan Sistem Perpajakan di Amerika Latin

Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK

Pajak Sebagai Bentuk Perlawanan atas Kapitalisme

Senin, 03 Agustus 2020 | 15:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Mobilisasi Penerimaan Pajak Negara Berkembang ala World Bank

Jum'at, 24 Juli 2020 | 11:40 WIB
SISTEM PAJAK

Mendesain Sistem Pajak Internasional yang Adil

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan