Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Pajak Minimum Global, Indonesia Untung atau Rugi?

A+
A-
2270
A+
A-
2270
Pajak Minimum Global, Indonesia Untung atau Rugi?

PANDEMI Covid-19 memaksa berbagai negara di belahan dunia berpikir dua kali dalam membuat suatu kebijakan. Upaya untuk mengatasi pandemi sering kali berdampak buruk pada perekonomian jangka pendek. Kebijakan pemungutan pajak juga diupayakan tidak memperburuk perekonomian.

Pada masa pandemi ini, negara-negara G-7 dan G-20 menyepakati kebijakan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional dengan tarif 15%. Lebih dari 130 negara telah anggota OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS juga telah menyetujui cetak biru (blueprint) proposal Pilar 1 dan Pilar 2.

Pengenaan tarif pajak minimum global ini disambut baik Indonesia meskipun sedikit bertentangan dengan kebijakan insentif untuk menarik investasi. Dengan adanya skema multilateral tersebut, sistem perpajakan digital di Indonesia diharapkan memperoleh alternatif jawaban.

Penerapan global minimum tax yang akan dituangkan dalam konsensus internasional memberikan payung hukum dan kejelasan bagi negara-negara di dunia dalam membuat kebijakan pemungutan pajak terhadap perusahaan multinasional.

Kebijakan tersebut juga diyakini akan mengurangi perang tarif (race to the bottom). Ruang gerak perusahaan multinasional untuk mengalihkan labanya (profit shifting) dipersempit. Hal ini memunculkan keuntungan bagi Indonesia karena tarif minimum sudah dipatok.

Pengalihan laba yang selama ini terjadi di Indonesia dapat diminimalisasi, bahkan bisa diberantas bersamaan dengan peraturan teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pada laporan Tax Justice Network, pada 2020, Indonesia menghadapi kerugian senilai US$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Hal tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah.

Dengan partisipasi Indonesia dalam konsensus internasional, optimism dalam menarik investor asing akan naik. Alhasil, basis pemajakan negara akan makin luas sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan penerimaan pajak, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Meskipun tarif pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia lebih besar dibandingkan tarif global minimum tax, ada peluang perluasan basis pemajakan. Dari sinilah pemerintah dapat menggali potensi yang belum ada sebagai bagian dari kegiatan ekstensifikasi.

Dampak profit shifting makin berkurang sehingga pemerintah dapat menjalankan refocusing terhadap pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah dapat memberi stimulus fiskal bagi pelaku usaha dalam negeri. Terlebih, ada potensi perluasan basis pemajakan yang menambah pendanaan APBN.

Celah

BANYAKNYA kelebihan dari kesepakatan global minimum tax bisa jadi dapat membuat suatu negara terlena jika hanya mengandalkan skema kebijakan ini. Masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Meskipun tarif pajak minimum global telah ditentukan, tidak berarti 100% negara suaka pajak akan hilang. Bisa kita ilustrasikan, sebuah perusahaan multinasional diberikan dua pilihan. Negara A menggunakan tarif sebesar 15% sesuai tarif pajak minimum global dan Negara B menerapkan tarif 23%.

Dengan kondisi tersebut, perusahaan akan menghitung dengan jeli mengenai posisi yang lebih menguntungkan. Apakah tetap di tempatnya berbisnis (negara B) yang menerapkan tarif 23% atau mengalirkan dananya ke negara A?

Kembali lagi, dampak dari kebijakan pajak minimum global akan tergantung pada tiap negara dalam membuat kebijakan teknis domestik. Namun, bagaimanapun juga, kebijakan global minimum tax memerlukan partisipasi dari semua negara agar tujuan dibentuknya kebijakan ini bisa tercapai.

Global minimum tax benar-benar akan menjadi perubahan dramatis dalam model bisnis. Tidak hanya berpengaruh bagi surga pajak, tetapi juga yurisdiksi lain. Hal ini tidak akan menjadi akhir yang mutlak.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, pajak minimum global, global minimum tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Lilik Dwi Istanto

Selasa, 07 September 2021 | 13:54 WIB
semoga iklim investasi indonesia makain membaik dengan adanya global minimum tax..

Syahrul Yani

Selasa, 07 September 2021 | 08:13 WIB
semoga uang para pengusaha yg parkir di LN bisa balik lg ke indonesia,.sehingga bermanfaat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri

Sri Rohadi

Selasa, 07 September 2021 | 08:09 WIB
Ide menerapkan kebijakan tarif pajak minimum global atau global minimum tax untuk perusahaan multinational akan menguntungkan Indonesia. Cara ini bisa mencegah penghindaran pajak yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinational. Menguntungkan bagi Indonesia karena akan mencegah praktik profit sh ... Baca lebih lanjut

Dian marheti

Selasa, 07 September 2021 | 07:29 WIB
smoga dg adanya potensi perluasan basis pemajakan, mk bnr2 akan menambah pendanaan APBN ke depannya

Ali Murtopo

Senin, 06 September 2021 | 20:29 WIB
Menarik artikelnya....dgn peneraoan global minimum tax apakah indonesia bakal kebanjiran capital inflow dan meminimalisir praktek tax shifting atau justru malah bikin apbn tambah tekor di masa pendemi ini

Pradana Chandra Kusuma

Senin, 06 September 2021 | 21:50 WIB
Global Minimum Tax yang diharapkan segera menjadi konsensus global justru berpotensi meningkatkan pendapatan yang besar bagi negara berkembang , pajak dari perusahaan digital tentu menjadi pasar yg besar bagi Indonesia. Global Minimum Tax memang membatasi dalam pemberian insentif perpajakan, sehing ... Baca lebih lanjut

Ali Murtopo

Senin, 06 September 2021 | 20:29 WIB
Menarik artikelnya....dgn peneraoan global minimum tax apakah indonesia bakal kebanjiran capital inflow dan meminimalisir praktek tax shifting atau justru malah bikin apbn tambah tekor di masa pendemi ini

Ferdian

Senin, 06 September 2021 | 20:15 WIB
Semoga dengan adanya Global Minimum Tax ini, Iklim investasi di Indonesia jadi semakin menarik.

Nuning setyowati

Senin, 06 September 2021 | 20:01 WIB
Artikel yang bermanfaat 👏

Marsin Aryo Sindu

Senin, 06 September 2021 | 19:38 WIB
Dengan adanya Pajak Minimum Global, pajak Indonesia punya kesempatan bisa lebih kompetitif, karena dapat menghentikan kecenderungan beberapa negara yang memberlakukan pajak rendah atau dibawah rata-rata global.

Arum Puspita Tama

Senin, 06 September 2021 | 19:36 WIB
menarik ulasannya, semoga penerapannya dapat membantu pencapaian penerimaan pajak
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T