Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

'Pajak Dibayar dalam Setiap Tetes Keringat Para Buruh'

A+
A-
0
A+
A-
0

Pesiden AS Franklin D. Roosevelt (tengah) meninjau pembangunan proyek bendungan Boulder Dam (kini Hoover Dam), 30 September 1936 (Foto: FDR Library Photo).

PITTSBURGH, musim gugur 1932. Tiga pekan menjelang Pemilu Presiden Amerika Serikat, kandidat presiden dari Partai Demokrat Franklin Delano Roosevelt (FDR) menyapa konstituennya di Negara Bagian Pennsylvania. Berdiri di podium, suaranya lantang menggeletar.

“Pajak dibayar dalam setiap tetes keringat para buruh. Mereka adalah biaya produksi dan dibayar melalui produksi. Jika beban pajak mereka terlalu tinggi, mesin-mesin pabrik akan berhenti!” katanya disambut tepuk tangan yang bergemuruh.

Frank, panggilan keluarga untuk mantan Gubernur Negara Bagian New York itu, memang tengah berkampanye. Dan ia mengkritik bagaimana saat pendapatan pajak terjun bebas, Pemerintah AS malah ngotot menaikkan belanja gaji pegawai dengan mengerek tarif pajak dan utang.

Baca Juga: 'Jika Mereka Mengeluh, Turunkan Tarifnya'

Ia menyodorkan data. Pendapatan pajak AS tahun itu hanya US$45 miliar, separuh dari capaian tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja gaji pegawai naik hingga mencapai US$15 miliar. Dengan kata lain, belanja pegawai menyedot 1/3 dari total pendapatan pajak.

“Itu berarti, setiap orang di negeri ini, apakah itu bayi, ibu-ibu, bapak-bapak, telah membayar US$125 per tahun untuk membiayai gaji pegawai di seluruh tingkat pemerintahan, atau US$625 per keluarga. Ini adalah kondisi kemustahilan ekonomi yang sempurna!”

Harapan yang ditawarkan FDR berhasil meyakinkan Amerika. Presiden Hoover, yang ‘menginspirasi’ warga untuk menyebut kawasan kumuh sebagai Hooverville karena kesalnya mereka dengan serampangannya pengelolaan ekonomi, terlempar dari Gedung Putih.

Baca Juga: 'Pajak Harus Diatur Hukum'

Tak butuh waktu lama, FDR segera menurunkan tarif pajak sekaligus memangkas belanja pegawai guna menyeimbangkan neraca. Harapan mulai tumbuh. Dampak depresi besar yang menghantam pada 1929 mulai berkurang. Satu dua sektor mulai bangkit, tapi belum signifikan.

Sampai akhirnya datang surat dari John Maynard Keynes, yang menyarankan agar ia menyudahi kebijakan ‘neraca berimbang’-nya, dan segera menaikkan belanja infrastruktur padat karya, belanja barang juga subsidi, guna menaikkan permintaan agregat.

Hasilnya adalah pertumbuhan dan kepercayaan yang tak goyah. Lebih dari sekadar keluar dari krisis dan mewariskan berbagai program fenomenal seperti Social Security System, FDR pun terpilih jadi Presiden AS 4 periode berturut-turut, terlama sepanjang sejarah AS.*

Baca Juga: 'Pajak dalam Teori atau Praktik, Semuanya Pencurian'

Frank, panggilan keluarga untuk mantan Gubernur Negara Bagian New York itu, memang tengah berkampanye. Dan ia mengkritik bagaimana saat pendapatan pajak terjun bebas, Pemerintah AS malah ngotot menaikkan belanja gaji pegawai dengan mengerek tarif pajak dan utang.

Baca Juga: 'Jika Mereka Mengeluh, Turunkan Tarifnya'

Ia menyodorkan data. Pendapatan pajak AS tahun itu hanya US$45 miliar, separuh dari capaian tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja gaji pegawai naik hingga mencapai US$15 miliar. Dengan kata lain, belanja pegawai menyedot 1/3 dari total pendapatan pajak.

“Itu berarti, setiap orang di negeri ini, apakah itu bayi, ibu-ibu, bapak-bapak, telah membayar US$125 per tahun untuk membiayai gaji pegawai di seluruh tingkat pemerintahan, atau US$625 per keluarga. Ini adalah kondisi kemustahilan ekonomi yang sempurna!”

Harapan yang ditawarkan FDR berhasil meyakinkan Amerika. Presiden Hoover, yang ‘menginspirasi’ warga untuk menyebut kawasan kumuh sebagai Hooverville karena kesalnya mereka dengan serampangannya pengelolaan ekonomi, terlempar dari Gedung Putih.

Baca Juga: 'Pajak Harus Diatur Hukum'

Tak butuh waktu lama, FDR segera menurunkan tarif pajak sekaligus memangkas belanja pegawai guna menyeimbangkan neraca. Harapan mulai tumbuh. Dampak depresi besar yang menghantam pada 1929 mulai berkurang. Satu dua sektor mulai bangkit, tapi belum signifikan.

Sampai akhirnya datang surat dari John Maynard Keynes, yang menyarankan agar ia menyudahi kebijakan ‘neraca berimbang’-nya, dan segera menaikkan belanja infrastruktur padat karya, belanja barang juga subsidi, guna menaikkan permintaan agregat.

Hasilnya adalah pertumbuhan dan kepercayaan yang tak goyah. Lebih dari sekadar keluar dari krisis dan mewariskan berbagai program fenomenal seperti Social Security System, FDR pun terpilih jadi Presiden AS 4 periode berturut-turut, terlama sepanjang sejarah AS.*

Baca Juga: 'Pajak dalam Teori atau Praktik, Semuanya Pencurian'
Topik : kutipan pajak, Roosevelt, keynes
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Desember 2017 | 06:05 WIB
GIFTY AGYEIWAA BADU
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Kamis, 15 Februari 2018 | 21:57 WIB
ARTHUR LAFFER:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
berita pilihan
Rabu, 26 Oktober 2016 | 20:40 WIB
EFREN I. PLANA:
Senin, 17 Oktober 2016 | 21:02 WIB
RONALD REAGAN:
Senin, 11 Desember 2017 | 06:05 WIB
GIFTY AGYEIWAA BADU
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Kamis, 15 Februari 2018 | 21:57 WIB
ARTHUR LAFFER:
Senin, 12 Juni 2017 | 18:30 WIB
NELSON MANDELA:
Selasa, 09 Mei 2017 | 18:55 WIB
SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO:
Senin, 02 Oktober 2017 | 14:02 WIB
LEE KUAN YEW:
Kamis, 09 November 2017 | 18:50 WIB
AGUS SALIM:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO: