Optimalisasi Penerimaan Pajak, Kontraktor Diharapkan Punya NPWP Cabang

MATARAM, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menyatakan penerimaan pajak pusat dan daerah belum optimal untuk mendanai anggaran belanja dalam APBN.

Kabid Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Nusa Tenggara Nurul Hidayat mengatakan belanja APBN di wilayah NTB memiliki nilai jumbo, khususnya untuk proyek Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Proyek triliunan rupiah ini tetap dikerjakan pada masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, manfaat ekonomi dari belanja APBN tersebut tidak seluruhnya beredar di NTB. Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan proyek berasal dari luar daerah dan tidak membuat NPWP cabang di wilayah kerja daerah.

"Tidak seluruhnya pajak itu masuk ke NTB karena kantor pusat WP (wajib pajak) itu tidak semua ada di wilayah NTB. Pusatnya kebanyakan ada di Jakarta dan Surabaya," katanya, dikutip pada Senin (18/1/2021).

Nurul menjelaskan tanpa NPWP cabang maka porsi penerimaan pajak dari kontraktor yang menggarap proyek belanja APBN di NTB tetap dibayar di tempat perusahaan terdaftar. Menurutnya, perlu kerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari pemenang tender yang berasal dari luar NTB.

Dia menuturkan Kanwil DJP Nusa Tenggara tengah menjalin kerja sama dengan pemprov dan kabupaten/kota di NTB agar penerimaan pajak pusat dan daerah menjadi optimal. Salah satu cara optimalisasi adalah menyarankan kontraktor yang berasal dari luar wilayah yang menang lelang pengadaan proyek agar memiliki NPWP cabang di NTB.

"Jadi rekomendasi NPWP cabang itu supaya potensi pajak itu masuk ke NTB dari pemungutan pajaknya maupun [pajak] karyawan,” ujar Nurul.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAP LPBJP) Setda NTB Sadimin menyatakan kewajiban memiliki NPWP cabang bagi kontraktor luar NTB baru berlaku untuk belanja yang berasal dari APBD.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pergub No.20/2019. Menurutnya, opsi kewajiban membuat NPWP cabang untuk belanja APBN di luar jangkauan hukum pemda. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dengan satuan kerja (Satker) yang mengemban belanja APBN yang dieksekusi di daerah.

"Kalau yang uang pusat [APBN] tak bisa kita wajibkan karena itu kewenangan Satkernya. Kalau disarankan bisa saja, cuma untuk dilaksanakan atau tidak itu tidak bisa kami intervensi," terangnya seperti dilansir suarantb.com. (kaw)