Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji saat berbincang dengan Staf Senior BKF Usti Nugraeni dalam acara Nyibir Fiskal yang disiarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melalui Instagram, Jumat (4/12/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Kebutuhan belanja pada 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional masih cukup besar di tengah belum bisa optimalnya kinerja penerimaan pajak.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan ada beberapa kebijakan perpajakan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada masa pemulihan ekonomi.

Beberapa kebijakan itu seperti pemajakan atas sektor-sektor dengan eksternalitas negatif, pemajakan atas sektor yang menikmati windfall profit, pemajakan atas orang kaya atau high net worth individual (HNWI), serta pengurangan tax gap atau celah pajak.

Baca Juga: Masalah Utang Saat Pandemi, Kebijakan Pajak Jadi Solusi Tunggal

“Berkaca pada pengalaman krisis 2008, kala itu perbankan adalah sektor yang menyebabkan krisis sehingga banyak negara meningkatkan pemajakan atas sektor keuangan. Untuk saat ini, kenapa tidak kita memajaki sektor yang menimbulkan eksternalitas negatif?” ujarnya dalam Nyibir Fiskal yang disiarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melalui Instagram, Jumat (4/12/2020).

Menurut Bawono, instrumen perpajakan seperti cukai atau carbon tax bisa dipertimbangkan untuk menambah penerimaan negara pada 2021. Pemajakan terhadap sektor-sektor yang menikmati windfall profit di tengah pandemi, terutama ekonomi digital, juga berpotensi menambah penerimaan negara.

Melalui Perpu 1/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU 2/2020, pemerintah sesungguhnya sudah mengatur landasan hukum awal mengenai pemungutan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE) terkait dengan ekonomi digital.

Baca Juga: Influencer Kena Pajak Digital

Namun, hingga saat ini, baru PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah diimplementasikan. Sementara itu, PPh dan PTE masih belum diterapkan karena masih menunggu tercapainya konsensus global.

“Kita memang masih ada persoalan pada PPh. Tidak masalah kita menunggu konsensus, tapi kalau konsensus sulit dicapai, ini bisa menjadi justifikasi untuk mulai memungut PPh," ujar Bawono.

Adapun pemajakan atas orang kaya atau HNWI juga bisa menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi penerimaan negara. Selain menyokong penerimaan negara, pemajakan atas orang kaya juga bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ketimpangan.

Baca Juga: Mendorong Transparansi Pajak melalui Kerjasama Pajak Global

Kemudian, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah mengurangi tax gap yang selama ini masih ada dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tax gap ini ada baik akibat kebijakan maupun karena rendahnya kepatuhan.

“Bisa jadi beberapa kebijakan diperbaiki seperti skema PPh final pada sektor tertentu atau insentif yang tidak efektif. Dari sisi kepatuhan, bisa melalui peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis kewilayahan dan juga melalui pemanfaatan IT (information technology)," ujar Bawono. (kaw)

Baca Juga: Tangani Tindak Pidana Perpajakan, Ini 4 Saran Pakar
Topik : penerimaan pajak, cukai, pajak orang kaya, pajak digital, BKF
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 05 Desember 2020 | 22:32 WIB
Berkaca dari masalalu adalah hal yang baik. Namun hal itu juga perlu dioptimalisasi dan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Ekonomi adalah hal yang harus difokuskan setelah permasalahan kesehatan ditangani. segala upaya perlu untuk dilakukan agar keadaan membaik

Geovanny Vanesa Paath

Jum'at, 04 Desember 2020 | 21:07 WIB
Setuju sekali, pemerintah perlu mempertimbangkan segala upaya untuk mengamankan penerimaan negara serta demi menyeimbangi tax expenditure yang dikeluarkan pemerintah di tengah kondisi saat ini.
1
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:57 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Kamis, 14 Januari 2021 | 09:31 WIB
DITJEN BEA DAN CUKAI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:39 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN