Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

A+
A-
6
A+
A-
6
Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Ilustrasi.

RIYADH, DDTCNews - Otoritas pajak Arab Saudi, Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA), mulai mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk menerbitkan faktur pajak secara digital melalui sistem e-invoicing bernama 'Fatoorah'.

Dengan diselenggarakannya sistem e-invoicing, PKP sudah tidak dapat menerbitkan faktur pajak berbentuk fisik.

"Pada fase pertama yang dimulai pada 4 Desember 2021, PKP harus membuat dan menyimpan faktur pajak secara digital melalui perangkat lunak yang sesuai dengan ketentuan," tulis ZATCA pada laman resminya, dikutip Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

PKP yang tidak menyelenggarakan penerbitan faktur pajak secara digital melalui Fatoorah akan dikenai denda senilai SAR5.000 atau kurang lebih Rp19,2 juta.

Tak hanya itu, faktur yang diterbitkan oleh PKP juga harus dilengkapi dengan QR code agar pembeli dapat mengecek keaslian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP.

PKP juga harus melaporkan masalah dalam penyelenggaraan faktur pajak digital kepada ZATCA. Bila hal ini tidak dilakukan, PKP bisa dikenai denda senilai SAR10.000 atau lebih tinggi.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Setelah fase pertama yang dimulai pada 4 Desember 2021, fase kedua implementasi Fatoorah akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Pada fase kedua, ZATCA akan mengintegrasikan aplikasi pembuatan faktur pajak yang ada dengan sistem administrasi otoritas pajak.

Penerapan faktur pajak digital secara bertahap ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi PKP untuk mengadministrasikan PPN secara baik dan benar.

Untuk diketahui, Arab Saudi mulai mengenakan PPN atas penyerahan barang dan jasa sejak Januari 2018 dengan tarif sebesar 5%. Pada Juli 2020, tarif PPN ditingkatkan menjadi 15% sebagai respons atas pandemi Covid-19 dan merosotnya harga minyak mentah. (sap)

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Topik : pajak internasional, administrasi pajak, faktur pajak, PKP, PPN, Arab Saudi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:00 WIB
SE-52/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biar Restitusi Lancar, IRS Minta SPT Disampaikan Secara Elektronik

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap