Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menteri Keuangan Bantah Rumor Kenaikan Tarif PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Menteri Keuangan Bantah Rumor Kenaikan Tarif PPN

Ilustrasi. 

NASSAU, DDTCNews – Pemerintah Bahama membantah rumor mengenai rencana meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada periode 2019-2020. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana untuk meningkatkan tarif PPN.

Menteri Keuangan Bahama Kevin Peter Turnquest mengatakan rumor kenaikkan tarif PPN berasal dari oposisi yakni Chester Cooper seorang anggota parlemen Exuma and Ragged Island. Menurutnya, rumor itu telah menimbulkan kepanikan bagi warga Bahama.

“Sangat disayangkan mereka menimbulkan kepanikan. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan anggota parlemen untuk berhati-hati. Faktanya, pemerintah tidak dalam diskusi untuk menaikkan PPN. Tidak ada niat dari pemerintah untuk menaikkan,” jelasnya, seperti dikutip pada Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Antisipasi Kebijakan Pajak Global, UU PPN Bakal Diamendemen

Lebih lanjut Turnquest memaparkan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Tanggung Jawab Fiskal yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2018. Beleid ini berisi strategi untuk mengamankan keuntungan fiskal dan menyediakan kerangka kerja kelembagaan nonpolitis untuk kebijakan fiskal agar tidak ada lagi sistem pemerintahan yang sangat tidak bertanggung jawab.

“UU tersebut merupakan inisiatif responsif kami untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menghapus tunggakan, serta memperkuat kontrol belanja untuk mencegah timbulnya tunggakan baru,” ujarnya.

Implementasinya, pemerintah akan memulai diskusi yang akan diselenggarakan secara bulanan untuk menilai perkembangan anggaran belanja terhadap kondisi keuangan. Diskusi bulanan ini untuk menentukan kontrol belanja negara dan manajemen kas yang lebih efektif.

Baca Juga: Ada Webinar Gratis Soal RUU KUP dan Wacana Perubahan Tarif PPN, Mau?

Di samping itu, rumor kenaikan tarif PPN timbul setelah Cooper memprediksi anggaran fiskal pemerintah yang berisiko memunculkan defisit. Apalagi, pemerintah juga diklaim terlalu optimis dalam menetapkan anggaran fiskal.

“Salah satu prediksi saya yang paling mengkhawatirkan setelah membaca laporan pemerintah yaitu adanya rencana untuk meningkatkan tarif PPN atau pajak lainnya pada jangka menengah. Saya rasa peningkatan tarif PPN sebagai upaya pemerintah untuk menambal defisit,” tutur Cooper (kaw)

Baca Juga: Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP
Topik : VAT, PPN, Bahama

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 14:23 WIB
RUU KUP

Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini