Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menteri Keuangan Bantah Rumor Kenaikan Tarif PPN

0
0

Ilustrasi. 

NASSAU, DDTCNews – Pemerintah Bahama membantah rumor mengenai rencana meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada periode 2019-2020. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana untuk meningkatkan tarif PPN.

Menteri Keuangan Bahama Kevin Peter Turnquest mengatakan rumor kenaikkan tarif PPN berasal dari oposisi yakni Chester Cooper seorang anggota parlemen Exuma and Ragged Island. Menurutnya, rumor itu telah menimbulkan kepanikan bagi warga Bahama.

“Sangat disayangkan mereka menimbulkan kepanikan. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan anggota parlemen untuk berhati-hati. Faktanya, pemerintah tidak dalam diskusi untuk menaikkan PPN. Tidak ada niat dari pemerintah untuk menaikkan,” jelasnya, seperti dikutip pada Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain

Lebih lanjut Turnquest memaparkan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Tanggung Jawab Fiskal yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2018. Beleid ini berisi strategi untuk mengamankan keuntungan fiskal dan menyediakan kerangka kerja kelembagaan nonpolitis untuk kebijakan fiskal agar tidak ada lagi sistem pemerintahan yang sangat tidak bertanggung jawab.

“UU tersebut merupakan inisiatif responsif kami untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menghapus tunggakan, serta memperkuat kontrol belanja untuk mencegah timbulnya tunggakan baru,” ujarnya.

Implementasinya, pemerintah akan memulai diskusi yang akan diselenggarakan secara bulanan untuk menilai perkembangan anggaran belanja terhadap kondisi keuangan. Diskusi bulanan ini untuk menentukan kontrol belanja negara dan manajemen kas yang lebih efektif.

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

Di samping itu, rumor kenaikan tarif PPN timbul setelah Cooper memprediksi anggaran fiskal pemerintah yang berisiko memunculkan defisit. Apalagi, pemerintah juga diklaim terlalu optimis dalam menetapkan anggaran fiskal.

“Salah satu prediksi saya yang paling mengkhawatirkan setelah membaca laporan pemerintah yaitu adanya rencana untuk meningkatkan tarif PPN atau pajak lainnya pada jangka menengah. Saya rasa peningkatan tarif PPN sebagai upaya pemerintah untuk menambal defisit,” tutur Cooper (kaw)

Baca Juga: Ini Jenis Jasa Alat Angkutan yang Dapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN

“Sangat disayangkan mereka menimbulkan kepanikan. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan anggota parlemen untuk berhati-hati. Faktanya, pemerintah tidak dalam diskusi untuk menaikkan PPN. Tidak ada niat dari pemerintah untuk menaikkan,” jelasnya, seperti dikutip pada Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain

Lebih lanjut Turnquest memaparkan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Tanggung Jawab Fiskal yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2018. Beleid ini berisi strategi untuk mengamankan keuntungan fiskal dan menyediakan kerangka kerja kelembagaan nonpolitis untuk kebijakan fiskal agar tidak ada lagi sistem pemerintahan yang sangat tidak bertanggung jawab.

“UU tersebut merupakan inisiatif responsif kami untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menghapus tunggakan, serta memperkuat kontrol belanja untuk mencegah timbulnya tunggakan baru,” ujarnya.

Implementasinya, pemerintah akan memulai diskusi yang akan diselenggarakan secara bulanan untuk menilai perkembangan anggaran belanja terhadap kondisi keuangan. Diskusi bulanan ini untuk menentukan kontrol belanja negara dan manajemen kas yang lebih efektif.

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

Di samping itu, rumor kenaikan tarif PPN timbul setelah Cooper memprediksi anggaran fiskal pemerintah yang berisiko memunculkan defisit. Apalagi, pemerintah juga diklaim terlalu optimis dalam menetapkan anggaran fiskal.

“Salah satu prediksi saya yang paling mengkhawatirkan setelah membaca laporan pemerintah yaitu adanya rencana untuk meningkatkan tarif PPN atau pajak lainnya pada jangka menengah. Saya rasa peningkatan tarif PPN sebagai upaya pemerintah untuk menambal defisit,” tutur Cooper (kaw)

Baca Juga: Ini Jenis Jasa Alat Angkutan yang Dapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN
Topik : VAT, PPN, Bahama
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA