Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Negara Ini Keberatan dengan Pajak Minimum Global

A+
A-
2
A+
A-
2
Menkeu Negara Ini Keberatan dengan Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe. (foto: Newstalk)

DUBLIN, DDTCNews – Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe dengan terbuka menyatakan keberatan jika konsensus global pajak digital menerapkan tarif pajak minimum global bagi perusahaan multinasional.

Donohoe mengatakan pajak minimum global yang menjadi inti pilar kedua dari proposal pajak digital OECD kontraproduktif untuk menjamin iklim ekonomi yang kompetitif. Menurutnya, persaingan antarnegara dalam bidang pajak merupakan situasi yang wajar.

"Persaingan pajak yang sah memiliki peran penting untuk dimainkan," katanya, dikutip pada Kamis (8/4/2021).

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Donohoe menegaskan negara dengan skala ekonomi kecil hingga menengah membutuhkan tarif pajak yang kompetitif sebagai cara menumbuhkan perekonomian domestik. Kepentingan kelompok negara tersebut harus didengar dalam proses perdebatan tentang perumusan kebijakan perpajakan internasional.

Menurutnya, tarif pajak minimum perusahaan secara global mungkin saja dibutuhkan. Namun, solusi tersebut perlu mendengarkan perspektif dari negara yang mengandalkan tarif pajak yang kompetitif sebagai penopang kegiatan ekonomi dan investasi.

"Mungkin akan ada keputusan tentang tarif pajak efektif minimum di seluruh dunia. Namun, kita perlu menyadari bukan hanya negara ekonomi besar saja yang memiliki kebutuhan dan keinginan menjadi kompetitif dan menumbuhkan ekonomi mereka,” imbuhnya.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Dia menambahkan pentingnya konsensus pajak digital, khususnya pada pilar kedua, untuk mengakomodasi kepentingan negara dengan skala ekonomi kecil dan menengah. Tarif pajak efektif, lanjutnya, harus mengikuti kebijakan pajak domestik yang berlaku di masing-masing negara.

"Banyak negara yang berbeda dalam menerapkan kebijakan pajak secara keseluruhan. Jadi, negara dengan ekonomi kecil dan menengah harus berperan dalam debat itu [konsensus global pajak digital]," ungkap Donohoe, seperti dilansir mnetax.com.

Adapun data Tax Foundation menunjukkan rata-rata tarif PPh badan negara OECD berdasarkan angka statistik 2020 sebesar 21,9%. Secara global, tarif rata-rata PPh badan dari pengukuran terhadap 176 yurisdiksi sebesar 24,2%. (kaw)

Baca Juga: Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Topik : Irlandia, pajak minimum global, PPh, kebijakan pajak, pajak digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap