EDUKASI PAJAK

Mengenal Resale Price Method dalam Transfer Pricing

Redaksi DDTCNews | Senin, 30 Januari 2023 | 09:45 WIB
Mengenal Resale Price Method dalam Transfer Pricing

JAKARTA, DDTCNews - Saat menguji kewajaran dan kelaziman transaksi dalam transfer pricing, perusahaan perlu menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai untuk setiap kasus. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah resale price method.

Resale Price Method (RPM) adalah suatu metode yang biasanya digunakan perusahaan untuk menilai apakah suatu aktivitas pemasaran atau distribusi yang dilakukan untuk mendapat kompensasi yang wajar atau tidak.

Suatu perusahaan bisa menggunakan metode ini apabila perusahaan menjual produk kepada pihak afiliasi yang melakukan fungsi pemasaran atau distribusi. Kemudian, produk tersebut dijual kembali kepada pihak independen tanpa penambahan nilai yang substansial.

Baca Juga:
Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, terdapat beberapa kondisi yang tepat bagi perusahaan untuk menerapkan RPM.

Pertama, tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda.

Kedua, pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Baca Juga:
KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Contoh Penerapan RPM
PT X di Indonesia menjual produknya dengan merek Yunara ke anak perusahaannya Y Ltd., yang berkedudukan di Singapura. Kepemilikan PT X atas Y Ltd. sebesar 100% dan merupakan distributor tunggal untuk produk dari PT X. Y Ltd. hanya melakukan fungsi distribusi normal. Produk tersebut dijual kembali oleh Y Ltd. ke konsumen independen seharga US$20.000.

Setelah dilakukan analisis kesebandingan, ditemukanlah transaksi sebanding. Informasi tentang pembanding tersebut cukup lengkap, transparan, dan dapat dipercaya untuk mengaplikasikan RPM.


Baca Juga:
Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Data pembanding menunjukkan laba kotor yang wajar sebesar 20%. Selain itu, Y Ltd mengeluarkan biaya iklan dan garansi senilai US$2.000, sedangkan perusahaan independen yang dijadikan sebagai pembanding tidak mengeluarkan biaya-biaya tersebut.

Dengan demikian, harga jual yang wajar produk Yunara dari PT X ke Y Ltd. sebesar:
Harga wajar = US$20.000 – (20% x 20.000) ­– 2.000

= US$14.000

Mau tahu lebih jauh bagaimana cara perusahaan melakukan analisis kesebandingan dan menerapkan RPM, termasuk penyesuaiannya? Baca selengkapnya hanya di buku Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional melalui www.perpajakan.id. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1 dalam Konteks Percukaian?

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir