Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Mempertimbangkan Penerapan Loss Carry Back Saat Pandemi

A+
A-
23
A+
A-
23
Mempertimbangkan Penerapan Loss Carry Back Saat Pandemi

REALISASI penerimaan pajak pada semester I/2021 menunjukkan adanya peningkatan secara tahunan. Namun target dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah, realisasi masih terlampau jauh dengan gap cukup besar.

Ada beberapa sektor usaha yang masih masuk dalam kategori merah dengan kontribusi pajak terendah. Salah satunya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dengan realisasi penerimaan pajak minus 3,62% secara tahunan.

Kemudian, penerimaan konstruksi dan real estat minus 18,07%, transportasi dan pergudangan minus 1,34%, pertambangan minus 9,78%, serta jasa perusahaan terkontraksi 4,95% secara tahunan.

Kinerja itu dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi secara makro pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Otoritas pajak harus mampu berkontribusi aktif mengambil kebijakan yang berdampak pada seluruh sector usaha.

Ada beberapa kebijakan dalam pemungutan pajak terutang ketika kondisi pelaku usaha mengalami defisit dari total pendapatan yang diterima. Metode yang dilakukan antara lain dengan cara kompensasi atas kerugian pajak.

Metode tersebut mencakup kompensasi atas kerugian pajak tahun berjalan ke tahun-tahun berikutnya (loss carry forward) dan kompensasi atas kerugian fiskal pada tahun pajak berjalan ke tahun-tahun sebelumnya (loss carry back).

Beberapa negara Uni Eropa dan Amerika telah menerapkan loss carry back bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini memungkinkan kompensasi kerugian fiskal pada tahun pajak berjalan ke tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah ditetapkan besaran pajak terutangnya.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) UU PPh, jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Kebijakan yang diterapkan Indonesia itu merupakan skema loss carry forward. Namun, adanya pandemi mengharuskan adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan memiliki impact besar dalam peningkatan pendapatan pajak.

Kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan adalah kompensasi kerugian fiskal dengan asumsi metode penghitungan pajak terutang dari tahun pajak berlangsung (2021) dikompensasikan pada pajak terutang prapandemi (estimasi 2—3 tahun sebelumnya, yakni pada 2018-2020).

Hal tersebut dikarenakan situasi pada tahun sebelumnya merupakan kondisi yang efektif dan konklusif untuk pencatatan penghasilan bruto yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya dari kegiatan bisnis.

Hasil pajak terutang tahun-tahun prapandemi pun dapat dijadikan sebagai wadah kompensasi yang ideal dalam menutupi kerugian fiskal pada 2021. Pada 2021, penerimaan pelaku usaha menurun dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Loss Carry Back yang Inklusif

Dalam penerapan kebijakan loss carry back, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, diperlukan adanya negatif list dengan mengategorikan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan menerapkan kebijakan ini. Jenis usaha berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat seperti perdagangan, pasar, jasa transportasi, pariwisata, dan perhotelan.

Kedua, diperlukan adanya integritas kepatuhan pelaku usaha selaku wajib pajak dalam menyusun laporan fiskal yang ditujukan pada otoritas pajak dengan prinsip transparansi dan akuntabel.

Ketiga, diperlukan adanya kolaborasi yang berkesinambungan antara otoritas dan wajib pajak dalam meminimalisasi upaya penyelewengan pencatatan yang tidak akrual dan akuntabel. Kolaborasi juga diperlukan untuk melihat kemampuan wajib pajak dalam mengompensasikan pajak terutang pada tahun-tahun sebelumnya dari laporan fiskal yang telah ditetapkan.

Jika langkah-langkah di atas diimplementasikan secara prosedural dan penuh kehati-hatian, kebijakan loss carry back akan menstimulus dan memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak untuk semua sektor usaha pada tahun mendatang.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, kompensasi kerugian, loss carry forward, loss carry back

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Fatimah

Selasa, 14 September 2021 | 20:19 WIB
Artikelnya muantab, semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Barrakallahulaka. Mas Ardy

Dias Listya

Selasa, 14 September 2021 | 18:30 WIB
Semoga artikelnya dapat bermanfaat, sukses pak Ardy 💪🏻

Fandy

Selasa, 14 September 2021 | 15:13 WIB
semoga dapat membawa perubahan atas masukan dr artikelnya . sukses

Santi

Selasa, 14 September 2021 | 13:23 WIB
artikelnya mudah dimengerti dan sangat bermanfaat .sukses selalu

Wiwit

Selasa, 14 September 2021 | 12:34 WIB
Sangat bermanfaat! Sukses dan sehat selalu bapak Ardy 👍

Nabila

Selasa, 14 September 2021 | 11:59 WIB
Artikel yang sangat bermanfaat. Sukses terus Bapak Ardy

Aruman

Selasa, 14 September 2021 | 11:48 WIB
Artikelnya oke banget, semoga penerimaan pajak meningkat tanpa membebani rakyat, sukses dan sehat slalu buat Bapak Ardy Firman Syah

abdul azim

Selasa, 14 September 2021 | 11:43 WIB
👍👍👍 semoga sukses

Ranie Fazira

Selasa, 14 September 2021 | 10:22 WIB
artikel yang bermanfaat. semoga tahun depan bisa meningkat kan pendapatan pajak tanpa menekan pengusaha dan usaha nya👍🏻👍🏻

Ahmad Khoironi

Selasa, 14 September 2021 | 09:46 WIB
mantaps artikelnya, semoga bisa dipertimbangan untuk diimplementasikan
1 2 >

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 18:03 WIB
PRANCIS

Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Rabu, 30 November 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUNINGAN

Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jelang Penghapusan Data STNK, Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut