Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure

A+
A-
2554
A+
A-
2554
Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure

SISTEM self-assessment memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Artinya, negara memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015-2019, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban melaporkan SPT setiap tahun dalam 5 tahun terakhir terus meningkat, tetapi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kepatuhan WP, termasuk memenuhi haknya di bidang perpajakan. Hak ini antara lain hak melakukan pembenaran atas kesalahannya dalam SPT atau yang selama ini dikenal dengan pengungkapan ketidakbenaran (voluntary disclosure).

Sejalan dengan semangat self-assessment, voluntary disclosure diharapkan menjadi sarana bagi WP meningkatkan kepatuhannya. Penerapannya dilakukan dalam tiga fase, yaitu sebelum pemeriksaan, setelah pemeriksaan tetapi SKP belum terbit, atau setelah SKP terbit tetapi sebelum penyidikan.

Kalau WP memilih voluntary disclosure sebelum pemeriksaan, maka WP melakukan pembetulan SPT sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP). WP akan dikenai sanksi administrasi bunga 2% per bulan.

Kalau WP memilih voluntary disclosure sesudah pemeriksaan saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum terbit, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka WP dikenai sanksi administrasi denda 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Kalau WP memilih voluntary disclosure sesudah SKP terbit tetapi belum dilakukan penyidikan, maka sesuai Pasal 8 ayat (3), maka tidak akan dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 38 UU KUP, dan WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Mekanisme voluntary disclosure itu nyatanya belum bisa meningkatkan gairah WP untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pajak. Pasalnya, WP merasa sanksi yang diberlakukan jika melakukan pengungkapan ketidakbenaran sama saja atau bahkan lebih besar dari menunggu pemeriksaan.

Jika WP melakukan pembetulan SPT sebelum pemeriksaan, sanksinya 2% per bulan, sama dengan jika dilakukan pemeriksaan. Jika WP mengungkap ketidakbenaran, sanksinya 50%, atau lebih besar dari menunggu pemeriksaan yang hanya 2% per bulan maksimal 24 bulan sehingga maksimal 48%.

Hal ini aneh karena jika WP sudah mengakui kesalahannya, hal tersebut merupakan perbuatan baik. Namun, mengapa malah mendapatkan sanksi yang lebih besar? Memang masih ada keuntungan, karena jika WP tidak mengungkap ketidakbenaran, maka akan dilakukan penyidikan.

Sanksinya akan menjadi paling sedikit 1 kali pajak terutang yang kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Perspektif Pembuat UU
AGAR seimbang dalam memandang mekanisme voluntary disclosure ini, maka harus dianalisis juga perspektif dari kacamata pembuat kebijakan. Para perumus UU KUP memiliki tujuan tersendiri dari dibuatnya mekanisme seperti dalam ketiga ayat tersebut.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU KUP, mengapa dibuat sanksi yang sama dengan jika dilakukan pemeriksaan adalah karena pembuat UU menginginkan wajib pajak patuh sejak awal pelaporan SPT. Dengan demikian, WP tergerak melaporkan SPT dengan benar, jelas dan lengkap sejak awal.

Isi Pasal 8 ayat (4) UU KUP memang tidak dapat ditentukan ideal atau belum, sebab menguntungkan tidaknya pasal ini bagi WP hanya dapat dilihat dari case-by-case. Namun, untuk Pasal 8 ayat (3), ketentuan ini sudah ideal dan dapat menggairahkan semangat WP mengungkap ketidakbenaran.

Di Australia, voluntary disclosure diikuti penurunan sanksi bunga dan denda secara berjenjang. Menurut Australian Taxation Office (ATO), “If you make a voluntary disclosure you can generally expect a reduction in the administrative penalties and interest charges that would normally apply.”

Menurut ATO, jika WP melakukan voluntary disclosure setelah dilakukan pemberitahuan untuk diperiksa, maka akan diberikan pengurangan sanksi 20%. Bahkan jika lebih awal melakukan pengungkapan ketidakbenaran tersebut, pengurangan sanksinya bisa 80%.

Salah satu gebrakan Presiden Joko Widodo adalah dengan direncanakannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan. Bersyukurnya, di dalam omnibus law perpajakan ini dijelaskan mengenai skema voluntary disclosure yang akan diterapkan di Indonesia.

Untuk pembetulan SPT, sanksinya lebih rendah daripada dilakukan pemeriksaan. Jika melakukan pengungkapan ketidakbenaran setelah pemeriksaan, tidak akan dikenakan sanksi 50%, melainkan bunga yang fluktuatif yang lebih besar dari pembetulan SPT tetapi tidak lebih besar dari SKP.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, voluntary disclosure

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 November 2020 | 10:24 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menakar Relaksasi untuk Menghindari Depresi

Rabu, 18 November 2020 | 10:23 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Persoalan di Balik DGT-Form selama Pandemi

Selasa, 17 November 2020 | 10:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Tantangan DJP di Era Teknologi Informasi

Senin, 16 November 2020 | 10:56 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Insentif Pajak untuk Memanusiakan Manusia

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring