Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Membaca Arah Perpajakan Global (Bag.2-Habis)

A+
A-
0
A+
A-
0
Membaca Arah Perpajakan Global (Bag.2-Habis)

Partner DDTC B. Bawono Kristiaji tengah menyampaikan presentasi di Forum on Economic and Fiscal Policy (FEFP) di Amsterdam, Belanda

MARAKNYA isu pengalihan laba, kompetisi pajak serta penyembunyian harta di luar negeri (offshore tax evasion) telah menempatkan isu globalisasi dan kebocoran pajak sebagai sentral dari agenda pajak global. Belum cukup sampai di situ, terkuaknya dokumen Panama Papers ke tengah publik juga menunjukkan kebocoran pajak bukanlah isapan jempol belaka.

Hal tersebut juga menjadi topik menarik yang didiskusikan dalam pertemuan pertama Forum on Economic and Fiscal Policy (FEFP) di Amsterdam, 12-13 Mei lalu. Sebanyak 15 pakar pajak menyampaikan presentasi di depan lebih dari 60 peserta yang berasal dari berbagai negara. B. Bawono Kristiaji berkesempatan memberi paparan mengenai pengaruh perubahan lingkungan tersebut terhadap komunitas usaha dan publik secara umum.

Respons atas Lingkungan yang Berubah

Baca Juga: Genjot Investasi, Pemerintah Buka Zona Ekonomi Bebas Baru

KRISTIAJI mengungkapkan isu kebocoran pajak yang diakibatkan dari aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak di tataran global cenderung diresponse secara berbeda, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan publik secara umum. Bagi pemerintah di negara berkembang, hal itu berarti penurunan penerimaan negara, terlebih jika kita mempertimbangkan fakta adanya ketergantungan yang besar dari penerimaan PPh Badan. Banyak negara kemudian berupaya membuat atau merevisi ketentuan anti-penghindaran pajak serta membangun kapasitas otoritas pajaknya.

Di sisi lain, publik mengaitkan praktik penghindaran dan pengelakan pajak dengan fenomena ketimpangan yang semakin meningkat di banyak negara berkembang. Isu mengenai keadilan dalam membayar pajak menyeruak. Praktik naming and shaming perusahaan multinasional yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan media juga kerap dilakukan.

Seluruh hal tersebut tentu saja menekan dunia usaha. Mereka menjadi pihak pesakitan yang cenderung menjadi musuh bersama antara pemerintah dan publik. Ketidakpastian dalam menjalani aktivitas ekonomi menjadi sesuatu hal yang tidak asing dan kerap menciptakan biaya baru.

Baca Juga: Hadapi Musim Badai, Masyarakat Bebas Pungutan Pajak

Lalu bagaimanakah interaksi dari response yang berbeda-beda tersebut akan memengaruhi agenda pajak di negara berkembang?

Pembenahan Fundamental

MENURUT Kristiaji, pemerintah di negara-negara berkembang perlulah bijak dalam menghadapi isu tersebut. Hal yang ditakutkan adalah bahwa agenda pembenahan fundamental di negara-negara berkembang dapat saja dikesampingkan karena seksinya isu BEPS, pertukaran informasi, dan sebagainya. Sebagai pihak yang menentukan agenda pajak nasional ke depan, mereka seharusnya tidak mudah larut dalam euphoria kebocoran pajak dan mengesampingkan pembenahan fundamental yang diperlukan.

Baca Juga: Pajak untuk Orang Kaya, Sudahkah Mencapai Konsensus Akademis?

Agenda pembenahan dari sisi alokasi anggaran, kebijakan, revisi peraturan, hingga menciptakan suasana yang mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menyeimbangkan tiga hal. Pertama, baik pembenahan fundamental maupun kebocoran pajak sama pentingnya sehingga tidak ada yang dinomorduakan. Akan sangat baik jika pemerintah di negara-negara berkembang memiliki daftar prioritas dan mendahulukan hal-hal bersifat strategis dalam jangka waktu yang terukur.

Kedua, menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam agenda kebijakan yang disusun. Seluruh elemen masyarakat pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda; namun penting bagi pemerintah untuk secara tepat menyaring suara-suara yang tidak konstruktif.

Terakhir, keseimbangan antarkepentingan dengan mendorong proses perumusan kebijakan yang lebih baik, yaitu: transparan, akuntabel dan representative. Walau banyak dari negara berkembang menganut sistem demokrasi, namun hal tersebut tidak menjamin idealnya output kebijakan pajak. Hal ini ditengarai akibat bahwa yang dimiliki negara berkembang adalah ersatz democracy, atau demokrasi yang digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan elit.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

FEFP adalah forum yang digagas di tahun 2015 oleh Dr. Ramon Dwarkasing, akademisi sekaligus praktisi pajak asal Belanda yang dikenal lewat buku yang mengupas perdebatan tentang associated enterprise. Forum ini beranggotakan akademisi, pejabat publik, konsultan, peneliti, serta petinggi di berbagai organisasi internasional.

Topik : pajak internasional, hukum pajak, kebijakan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 06 Mei 2020 | 11:22 WIB
ANALISIS HUKUM PAJAK
Kamis, 30 April 2020 | 19:38 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 29 April 2020 | 15:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 April 2020 | 16:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI