Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Melawan Perencanaan Pajak Agresif

A+
A-
0
A+
A-
0
Melawan Perencanaan Pajak Agresif

DALAM konteks pajak internasional, penghasilan ibarat air yang mengalir ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah dan/atau memberikan berbagai fasilitas pajak. Derasnya globalisasi, membawa dampak pengalihan penghasilan (profit shifting) ke negara-negara yang selama ini dikategorikan sebagai tax haven.

Ditambah lagi, peran negara perantara yang membantu menawarkan fasilitas jaringan treaty haven ketika negara tax haven tersebut tidak mempunyai tax treaty. Akibatnya, pajak yang seharusnya diterima dari penghasilan tersebut oleh negara yang memang berhak menjadi bocor.

Perencanaan pajak melalui skema mengalirnya air seperti dijelaskan di atas disebut sebagai perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning). Dalam perencanaan pajak agresif, skema transaksi dirancang semata-mata untuk menghindari pajak tanpa ada substansi bisnis.

Perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem pajak suatu negara. Atau, memanfaatkan ketidakselarasan antara dua atau lebih sistem pajak dengan tujuan meminimalisasi beban pajak (Lydia G. Ogazon dan Ridha Hamzaoui, 2015).

Tentu, skema perencanaan seperti itu akan menggerus penerimaan pajak secara signifikan. Padahal, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi sebagian besar negara di dunia ini. Negara-negara yang dirugikan tentu tidak tinggal diam dan melakukan aksi perlawanan, termasuk negara-negara yang tergabung dalam OECD dan G20.

Salah satu aksi perlawanan yang dicetuskan oleh mereka dikenal dengan nama Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 12, yang dirilis pada 5 Oktober 2015. Inti dari BEPS Action 12, mewajibkan para wajib pajak maupun pihak yang memberikan dan menawarkan skema perencanaan pajak agresif untuk melaporkan skema tersebut kepada otoritas pajak. Aturan ini disebut sebagai ketentuan kewajiban pengungkapan (mandatory disclosure rules).

Kewajiban Pengungkapan

PERTANYAANNYA, siapa yang dimaksud dengan pihak yang memberikan dan menawarkan skema perencanaan pajak agresif? Paling tidak terdapat dua pihak, yaitu (i) bank atau lembaga keuangan dan (ii) konsultan. Keduanya, disebut promotor, berperan dalam menyediakan suatu perencanaan pajak agresif yang diminta oleh wajib pajak atau yang ditawarkan kepada wajib pajak.

Bank maupun lembaga keuangan berperan dalam mendesain, mempromosikan dan memfasilitasi instrumen keuangan. Sedangkan konsultan, mengacu pada konsultan pajak, akuntansi, hukum, atau konsultan profesional lainnya, berperan dalam memberikan jasa perencanaan pajak agresif (OECD, 2008).

Selanjutnya, skema perencanaan pajak yang seperti apa yang harus dilaporkan? Yaitu, skema-skema yang memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut: (i) dilakukan dengan pihak lain di negara dengan tarif PPh Badan yang lebih rendah; (ii) terdapat jumlah penghematan pajak yang signifikan; dan (iv) imbalan jasa yang diterima oleh promotor dikaitkan dengan jumlah pajak yang dihemat (success fee).

Adapun implikasi apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, akan dikenakan sanksi keuangan atau sanksi sanksi lain yang bersifat non-keuangan. Di Amerika Serikat, sudah terdapat beberapa kantor konsultan pajak yang dikenakan sanksi atas kegiatan pemberian jasa perencanaan pajak agresif.

Sebagai gambaran, beberapa negara telah menerapkan ketentuan kewajiban pengungkapan tersebut, yaitu Amerika Serikat (1984 dan direvisi di 2004), Kanada (1989, diperbaharui di 2013), Afrika Selatan (2003, direvisi di 2008), Inggris (2004, diamandemen di  2006 dan 2011), Portugal (2008), dan Irlandia (2011).

Menariknya, implementasi kewajiban pengungkapan memberikan hasil yang positif. Salah satu contohnya adalah Inggris, yang menerbitkan ketentuan Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS). Hasilnya, di tahun 2013, sebanyak 925 dari 2366 skema perencanaan pajak agresif yang diungkapkan berhasil dicegah (BEPS Action 12, 2015).

Melihat beberapa negara telah menerapkan dan cerita sukses yang menyertainya, pertanyaan yang menggelitik adalah apakah akan memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan tersebut? Mari kita tunggu bersama.*

Topik : perencanaan pajak, BEPS, tax haven, profit shifting, P3B, tax treaty, google, Darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 24 Mei 2016 | 13:32 WIB
TURKI
Selasa, 23 April 2019 | 17:17 WIB
TST KE-20 SPA FEB UI
Senin, 14 Oktober 2019 | 17:37 WIB
TRANSPARANSI PAJAK
Selasa, 27 September 2016 | 12:30 WIB
THAILAND
berita pilihan
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Sabtu, 04 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020
Sabtu, 04 April 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 04 April 2020 | 07:00 WIB
PROVINSI GORONTALO