Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Kuliah Umum Perppu 1 di Pulau Batam

A+
A-
0
A+
A-
0
Kuliah Umum Perppu 1 di Pulau Batam
Direktur Pajak Internasional Prof Dr John Hutagaol (duduk) menjadi pembicara tunggal di kuliah umum Universitas Universal, Batam.

BATAM, DDTCNews – Universitas Universal bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak (IKPI) Cabang Batam dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam menggelar kuliah umum pajak dengan mengangkat tema Keterbukaan Informasi keuangan Untuk Tujuan Pajak Di Indonesia.

Acara tersebut diselenggarakan pada hari Senin (31/7) lalu, di Kampus Universitas Universal, Batam dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari akademisi yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Batam dan sekitarnya. Tentunya pengurus dan anggota IKPI juga turut hadir.

Kuliah umum ini menghadirkan Direktur Pajak Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Prof Dr John Hutagaol sebagai pembicara dan Ketua IKPI Cabang Batam Muljadi yang menjadi moderatornya. Sambutan dari Rektor Universitas Universal Dr Kisdaryono mengawali kuliah umum tersebut.

Baca Juga: Jika Pajak Digital Diretaliasi, DJP Siap Berunding

Dalam inti acara, John Hutagaol memaparkan latar belakang lahirnya Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah disepakati untuk menjadi Undang-Undang oleh DPR beberapa waktu lalu.

John menjelaskan bahwa lahirnya Perppu No.1 Tahun 2017 tersebut sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pertemuan dengan negara anggota G20 di Brisbane, Australia untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) untuk tujuan pajak.

Dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 lalu, menandakan salah satu persyaratan untuk mengimplementasikan AEoI yaitu adanya ketentuan domestik, sudah terpenuhi. Persyaratan lainnya yaitu perjanjian internasional, sistem transmisi, keamanan, dan kerahasiaan data.

Baca Juga: Beri Perlakuan Sama, Pemerintah Kenakan Pajak Transaksi Elektronik

Kuliah umum ditutup dengan penyerahan cendera mata kepada pembicara dan moderator yang dilakukan oleh Wakil Rektor, serta penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta.*

Topik : perppu 1, john hutagaol, universitas universal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 18 Mei 2017 | 14:02 WIB
PERPPU NO.1 TAHUN 2017
Kamis, 18 Mei 2017 | 11:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
berita pilihan
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA