UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Peningkatan Tax Ratio Perlu Tata Kelola yang Baik, Ini Penjelasannya

Muhamad Wildan
Selasa, 30 September 2025 | 13.28 WIB
Peningkatan Tax Ratio Perlu Tata Kelola yang Baik, Ini Penjelasannya
<p>Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Samingun (kiri) dan Dewan Penasihat Departemen Akuntansi UK Petra John Hutagaol (tengah) dalam seminar bertajuk Petra Agile &amp; Integrity Forum: Compliance and Sustainability Growth yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen (UK) Petra, Selasa (30/9/2025).</p>

JAKARTA, DDTCNews - Tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai salah kunci peningkatan tax ratio.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I Samingun mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bila publik memiliki kepercayaan kepada pemerintah, otoritas pajak bisa melaksanakan pemungutan pajak dengan lebih mudah.

"Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan trust. Trust itu akan memudahkan kita mengumpulkan pajak," ujar Samingun dalam seminar bertajuk Petra Agile & Integrity Forum: Compliance and Sustainability Growth yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen (UK) Petra, Selasa (30/9/2025).

Salah satu indikator yang mencerminkan persepsi publik terhadap pemerintah adalah corruption perception index (CPI). Negara yang dikategorikan less corrupt biasanya memiliki tax ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Kalau Indonesia mau maju, ada 2 hal yang harus dilakukan yakni collecting more dan spending better. Pajak dapat banyak, belanja juga harus benar, tidak dikorupsi," ujar Samingun.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, DJP sendiri telah melakukan reformasi pada 5 pilar yang meliputi SDM, organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan regulasi.

Dalam acara yang sama, Dewan Penasihat Departemen Akuntansi UK Petra John Hutagaol menilai pemerintah memiliki peran dalam menegakkan business ethics guna mencegah penghindaran pajak dan aggresive tax planning serta menegakkan kepatuhan pajak secara umum.

"Pelaku usaha atau wajib pajak kalau dia commit terhadap business ethics, hal-hal yang mengakibatkan tergerusnya basis pajak di suatu negara itu dapat kita hindari. Business ethics adalah roh dalam membahas kepatuhan pajak," ujar John.

Pajak memiliki peran penting dalam menyokong kebutuhan penerimaan dan program-program pemerintah, termasuk program-program yang terkait dengan lingkungan.

"Bagaimana mungkin suatu negara bisa menjaga sustainability kalau tidak punya APBN yang memadai untuk merawat alam menjadi tetap asri. Pajak merupakan sumber utama," ujar John. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.