BERITA TERKINI
Sejumlah anggota DPR dan DPD masa bakti 2024-2029 berfoto di depan Gedung Kura-Kura usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR membuka ruang untuk menambah kementerian atau lembaga yang menjadi mitra komisi.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir penambahan mitra bisa dilakukan dalam hal Presiden Prabowo Subianto kembali memutuskan untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga di kabinet.
"Kalau kita akan melihat kan ini juga masih ada penambahan-penambahan kementerian, kalau yang existing yang lama masih tetap, tapi nanti kita akan lihat jika mana kalau mungkin akan ditambahkan yang terkait dengan tupoksi dari Komisi XI, ya kemungkinan besar kita bisa masukkan di sana," ujar Adies, Senin (28/10/2024).
Adies pun mengatakan DPR melalui Komisi XI siap mengawal kebijakan pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan oleh Prabowo bisa dicapai.
"Paling tidak kan Komisi XI, mitra-mitra kerjanya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya, paling tidak kan concern-nya dibilang ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi negara kita, kalau perlu sesuai dengan target daripada Pak Presiden, di atas 8%. Kalau lihat pasar di awal pemerintahan ini, Insyaallah saat ini kita optimis untuk mencapai itu," ujar Adies.
Untuk diketahui, kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi XI DPR antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN yang diusulkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN) atau yang akan diprivatisasi.
Adapun Adies selaku wakil ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan bertugas mengoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). (sap)
