BELGIA

Komisi Eropa Susun Proposal Pajak Digital, Para Menkeu Usulkan Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Maret 2021 | 10:08 WIB
Komisi Eropa Susun Proposal Pajak Digital, Para Menkeu Usulkan Ini

Ilustrasi. (foto: europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Para menteri keuangan negara anggota Uni Eropa meminta proposal pajak digital yang tengah disusun Komisi Eropa tidak mengganggu proses pembahasan konsensus global yang dilakukan OECD.

Menurut Rapat Menkeu Uni Eropa (ECOFIN), Komisi Eropa diminta berhati-hati dalam menyusun proposal pajak digital. Para menteri menyebutkan proses pembahasan konsensus global pajak digital dalam Pilar 1 dan Pilar 2 masih menjadi prioritas utama.

"Semua menteri menyambut baik perkembangan positif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa harus memberikan semua peluang agar pembicaraan OECD berhasil," tulis keterangan ECOFIN dikutip Senin (22/3/2021).

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Menkeu Jerman Olaf Scholz dan Menkeu Swedia Magdalena Andersson disebutkan secara khusus meminta pembahasan proposal pajak digital kawasan Eropa tidak mengganggu proses yang dilakukan OECD.

Menurut dua menkeu tersebut, konsensus global pajak digital merupakan langkah strategis untuk menjauh dari opsi persaingan pajak antarnegara. Untuk itu, Komisi Eropa perlu mempertimbangkan waktu dalam merilis proposal pajak digital Uni Eropa.

Apalagi, negosiasi yang dilakukan OECD ditargetkan rampung pada Juli 2021. "Tugas terbesar kali sekarang adalah mewujudkannya [konsensus global] dan tidak membuatnya sulit karena berbagai aktivitas yang kami lakukan," ujar Scholz.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Sementara itu, Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis memastikan proposal pajak digital Uni Eropa akan melengkapi proses yang sedang dijalankan OECD. Menurutnya, proposal tersebut akan selaras dengan kebijakan perdagangan internasional yang diatur WTO.

"Pekerjaan kami melengkapi proses OECD dan kompatibel dengan aturan WTO. Pandemi membuat konsensus global makin penting untuk dicapai kesepakatan agar semua pihak membayar pajak dengan adil," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat