JAKARTA, DDTCNews - Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap tempat tinggal, bisnis properti kini berkembang pesat. Tidak sedikit masyarakat yang menjalankan bisnis ini karena prospeknya yang cukup cemerlang.

Tak cuma sebagai instrumen investasi, kepemilikan properti bisa menjadi sumber penghasilan pasif. Caranya, dengan menyewakan atau mengontrakkan rumah atau properti kepada pihak lain. 

Perlu dipahami, penghasilan atas persewaan properti ini merupakan objek yang dikenakan pajak penghasilan. Atas penghasilan tersebut, dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh yang kemudian ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2017.

Lantas, bagaimana ketentuan spesifik terkait dengan pemungutan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan? Apa saja penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan yang dicakup dalam perundang-undangan yang terkait?

Kemudian, bagaimana mekanisme pemungutan PPh dan apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagai dasar penghitungan?

Temukan jawabannya serta informasi menarik lainnya dalam episode Ada Apa Dengan Pajak yang dapat disaksikan dalam YouTube melalui link berikut:

https://youtu.be/dk3iZ1xRwpQ

Yuk, kita belajar pajak bersama DDTC Academy! Belajar pajak jadi lebih mudah dan menyenangkan. (sap)