Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ketua DPR: Kepatuhan Formal Bisa Jadi Modal Politik Caleg

1
1

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat melaporkan SPT. (foto: Twitter DPR)

JAKARTA, DDTCNews – Pimpinan DPR bersama-sama menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi. Aksi kepatuhan anggota dewan dalam ranah pajak disebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menyampaikan SPT pimpinan lembaga legislatif hari ini. Kepatuhan atas aturan pajak, menurutnya, dapat dikapitalisasi sebagai modal jelang pemilihan umum.

“Momen kali ini harusnya dipergunakan kita sebagai orang-orang politik untuk bisa dipilih kembali, bahwa kita anggota DPR taat pajak dalam hal aturan," katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

Oleh karena itu, dia mendorong anggota dewan lain untuk mengikuti jejaknya untuk menyampaikan SPT secara tepat dan benar. Menurutnya, selama tertib, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam urusan perpajakan.

Selain untuk modal politik, mendorong kepatuhan dalam urusan pajak juga bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak Kemenkeu.

“Pajak yang jadi harapan kita dari tahun ke tahun harus kita dorong penerimaannya. Masih banyak wajib pajak yang harus kita sadarkan kewajibannya sebagai warga negara,” tutur Bambang.

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memberikan kredit atas aksi pimpinan DPR dalam menyampaikan SPT. Hal tersebut bisa menjadi dorongan untuk kepatuhan yang lebih baik dari anggota dewan.

“Kita sangat mengapresiasi pimpinan DPR yang sudah menyampaikan SPT tahun ini dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tandasnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Industri Pengolahan Masih Terkontraksi, Ini Penjelasan DJP

“Momen kali ini harusnya dipergunakan kita sebagai orang-orang politik untuk bisa dipilih kembali, bahwa kita anggota DPR taat pajak dalam hal aturan," katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

Oleh karena itu, dia mendorong anggota dewan lain untuk mengikuti jejaknya untuk menyampaikan SPT secara tepat dan benar. Menurutnya, selama tertib, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam urusan perpajakan.

Selain untuk modal politik, mendorong kepatuhan dalam urusan pajak juga bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak Kemenkeu.

“Pajak yang jadi harapan kita dari tahun ke tahun harus kita dorong penerimaannya. Masih banyak wajib pajak yang harus kita sadarkan kewajibannya sebagai warga negara,” tutur Bambang.

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memberikan kredit atas aksi pimpinan DPR dalam menyampaikan SPT. Hal tersebut bisa menjadi dorongan untuk kepatuhan yang lebih baik dari anggota dewan.

“Kita sangat mengapresiasi pimpinan DPR yang sudah menyampaikan SPT tahun ini dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tandasnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Industri Pengolahan Masih Terkontraksi, Ini Penjelasan DJP
Topik : SPT, e-Filing, Ditjen Pajak, kepatuhan formal, DPR
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK