Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Pajak Pulsa dan Token Listrik Terbit, Ini Pesan YLKI

A+
A-
3
A+
A-
3
Ketentuan Pajak Pulsa dan Token Listrik Terbit, Ini Pesan YLKI

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, DDTCNews - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan dampak kebijakan Kementerian Keuangan melalui PMK No.6/2021 jangan sampai menjadi beban konsumen menengah ke bawah.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan PMK No.6/2021 memerlukan penjelasan yang terperinci tentang pelaksanaan administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen. "Konsep ini [PMK 6/2021] harus jelas dan terukur. Jika dikenakan secara menyeluruh akan menjadi beban bagi konsumen khususnya kelas menengah bawah," katanya Jumat (29/1/2021).

Baca Juga: Ini Ketentuan Bukti Pembayaran Pulsa Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Tulus menuturkan jika dalam implementasi kebijakan tetap meningkatkan biaya bagi konsumen untuk membeli pulsa atau token listrik maka perlu adanya perlakuan khusus. hal tersebut berlaku bagi nilai transaksi tertentu yang biasa dilakukan konsumen golongan menengah dan kecil.

Menurutnya, perlakuan pajak khusus bagi kelompok menengah dan kecil masih dibutuhkan terutama pada masa pandemi Covid-19. Sementara itu, level konsumen yang lebih tinggi relatif bisa mengatasi dampak perubahan harga imbas pembaruan kebijakan administrasi pajak.

"Jika mau diterapkan penuh [sampai level konsumen akhir] maka harus dengan kriteria yang jelas. Misalnya untuk pelanggan PLN maka harus diterapkan pada golongan minimal 2200 VA ke atas, bukan untuk golongan 1300 VA ke bawah," terangnya.

Baca Juga: Belum Lapor Realisasi Insentif PPh DTP Tahun Lalu? Deadline Bulan Ini

Sementara itu, Ditjen Pajak (DJP) memastikan dampak kebijakan PMK No.6/2021 tidak memengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer.

Otoritas mengatakan menteri keuangan menerbitkan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Untuk pulsa dan kartu perdana pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server). Sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

Baca Juga: Jenis-Jenis Jasa Penyelenggaraan Voucer yang Dikenai PPN

Selanjutnya untuk token listrik PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

Terakhir untuk voucer, pungutan PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri. Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

"Perlu ditegaskan bahwa pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa/kartu perdana/token listrik/voucer sudah berlaku selama ini sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru," terang DJP. (Bsi)

Baca Juga: Tak Pungut PPN, PKP Tetap Wajib Laporkan Penyerahan Pulsa dalam SPT

Topik : PPN pulsa, YLKI, PPN kartu perdana, PMK 6/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP