Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

A+
A-
29
A+
A-
29
Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan delapan jenis dokumen perpajakan pada proses bisnis registrasi – selain surat pemberitahuan (SPT) – yang diolah di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP).

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-280/PJ/2020 yang berlaku sejak 24 Juni 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan, terutama dalam implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP).

“Dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain surat pemberitahuan (SPT) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam KEP-280/PJ/2020, dikutip pada Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

Adapun delapan jenis dokumen pada proses bisnis registrasi yang dimaksud adalah pertama, pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adapun induk dokumennya adalah surat keterangan terdaftar (SKT) atau formulir pendaftaran NPWP.

Kedua, perubahan data wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan perubahan data atau formulir perubahan data wajib pajak. Ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Induk dokumennya adalah surat pengukuhan PKP atau formulir pengukuhan PKP.

Keempat, pencabutan PKP. Induk dokumennya adalah surat pencabutan PKP atau formulir permohonan pencabutan PKP. Kelima, permohonan sertifikat elektronik (sertel). Induk dokumennya adalah formulir permintaan sertel atau berita acara penelitian lapangan dalam rangka aktivasi sertel.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Keenam, penghapusan NPWP. Induk dokumennya adalah surat keputusan penghapusan NPWP atau formulir permohonan penghapusan NPWP. Ketujuh, perpindahan wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pindah atau formulir permohonan perpindahan wajib pajak.

Kedelapan, dokumen terkait status wajib pajak nonefektif. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan penetapan wajib pajak nonefektif atau formulir permohonan penetapan wajib pajak nonefektif.

“Dokumen … meliputi arsip dokumen semua tahun dari wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,” demikian bunyi diktum ketiga KEP-280/PJ/2020.

Baca Juga: Implementasi PMK 89/2020, DJP: Tidak Ada Aplikasi Baru

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pertama, dokumen yang penyampaiannya telah dilakukan secara daring oleh wajib pajak, misalnya pendaftaran NPWP secara daring melalui e-Reg. Kedua, dokumen yang atas permohonannya ditolak oleh DJP, misalnya dokumen permohonan pengukuhan PKP yang ditolak oleh DJP.

Ketiga, dokumen yang diterbitkan oleh DJP secara jabatan dan massal dalam rangka perbaikan basis data DJP. Dokumen ini misalnya penetapan wajib pajak nonefektif secara massal yang dilakukan oleh KPP atau dokumen perubahan data wajib pajak secara jabatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2018.

Melalui KEP-280/PJ/2020, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menetapkan seluruh KPP sebagai Mitra UPDDP dalam penerapan pengolahan dokumen perpajakan selain SPT pada proses bisnis registrasi sesuai dengan PMK 166/2016 dan PMK 167/2016, beserta perubahannya. (kaw)

Baca Juga: DJP: Bebas Pilih Dasar Pengenaan Pajak Produk Pertanian Tertentu

Topik : KEP-280/PJ/2020, Ditjen Pajak, DJP, SPT, NPWP, KPP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Putra Bungsu

Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:29 WIB
ktp sudah terdapatar di npwp dari 2019 sedangkan kita baru urus 2020 wadu bagai mana ini jangankan no npwp kartu npwp aja aku ngak pernah pegan malah di suru bayar pajak dari 2019
1
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020