Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

A+
A-
29
A+
A-
29
Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan delapan jenis dokumen perpajakan pada proses bisnis registrasi – selain surat pemberitahuan (SPT) – yang diolah di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP).

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-280/PJ/2020 yang berlaku sejak 24 Juni 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan, terutama dalam implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP).

“Dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain surat pemberitahuan (SPT) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam KEP-280/PJ/2020, dikutip pada Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Minta EFIN Lagi? Kirim Data dan Swafoto Anda ke Email Kantor Pajak

Adapun delapan jenis dokumen pada proses bisnis registrasi yang dimaksud adalah pertama, pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adapun induk dokumennya adalah surat keterangan terdaftar (SKT) atau formulir pendaftaran NPWP.

Kedua, perubahan data wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan perubahan data atau formulir perubahan data wajib pajak. Ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Induk dokumennya adalah surat pengukuhan PKP atau formulir pengukuhan PKP.

Keempat, pencabutan PKP. Induk dokumennya adalah surat pencabutan PKP atau formulir permohonan pencabutan PKP. Kelima, permohonan sertifikat elektronik (sertel). Induk dokumennya adalah formulir permintaan sertel atau berita acara penelitian lapangan dalam rangka aktivasi sertel.

Baca Juga: Pada Masa Pandemi, Wajib Pajak Tetap Puas dengan Pelayanan DJP

Keenam, penghapusan NPWP. Induk dokumennya adalah surat keputusan penghapusan NPWP atau formulir permohonan penghapusan NPWP. Ketujuh, perpindahan wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pindah atau formulir permohonan perpindahan wajib pajak.

Kedelapan, dokumen terkait status wajib pajak nonefektif. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan penetapan wajib pajak nonefektif atau formulir permohonan penetapan wajib pajak nonefektif.

“Dokumen … meliputi arsip dokumen semua tahun dari wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,” demikian bunyi diktum ketiga KEP-280/PJ/2020.

Baca Juga: Cara Instal Aplikasi Crystal Report Runtime

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pertama, dokumen yang penyampaiannya telah dilakukan secara daring oleh wajib pajak, misalnya pendaftaran NPWP secara daring melalui e-Reg. Kedua, dokumen yang atas permohonannya ditolak oleh DJP, misalnya dokumen permohonan pengukuhan PKP yang ditolak oleh DJP.

Ketiga, dokumen yang diterbitkan oleh DJP secara jabatan dan massal dalam rangka perbaikan basis data DJP. Dokumen ini misalnya penetapan wajib pajak nonefektif secara massal yang dilakukan oleh KPP atau dokumen perubahan data wajib pajak secara jabatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2018.

Melalui KEP-280/PJ/2020, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menetapkan seluruh KPP sebagai Mitra UPDDP dalam penerapan pengolahan dokumen perpajakan selain SPT pada proses bisnis registrasi sesuai dengan PMK 166/2016 dan PMK 167/2016, beserta perubahannya. (kaw)

Baca Juga: Duh, Ribuan Triliun Komitmen Penerima Tax Holiday Belum Diinvestasikan

Topik : KEP-280/PJ/2020, Ditjen Pajak, DJP, SPT, NPWP, KPP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Putra Bungsu

Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:29 WIB
ktp sudah terdapatar di npwp dari 2019 sedangkan kita baru urus 2020 wadu bagai mana ini jangankan no npwp kartu npwp aja aku ngak pernah pegan malah di suru bayar pajak dari 2019
1
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:02 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:46 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Selasa, 19 Januari 2021 | 15:02 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA