Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

A+
A-
29
A+
A-
29
Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan delapan jenis dokumen perpajakan pada proses bisnis registrasi – selain surat pemberitahuan (SPT) – yang diolah di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP).

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-280/PJ/2020 yang berlaku sejak 24 Juni 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan, terutama dalam implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP).

“Dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain surat pemberitahuan (SPT) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam KEP-280/PJ/2020, dikutip pada Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Adapun delapan jenis dokumen pada proses bisnis registrasi yang dimaksud adalah pertama, pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adapun induk dokumennya adalah surat keterangan terdaftar (SKT) atau formulir pendaftaran NPWP.

Kedua, perubahan data wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan perubahan data atau formulir perubahan data wajib pajak. Ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Induk dokumennya adalah surat pengukuhan PKP atau formulir pengukuhan PKP.

Keempat, pencabutan PKP. Induk dokumennya adalah surat pencabutan PKP atau formulir permohonan pencabutan PKP. Kelima, permohonan sertifikat elektronik (sertel). Induk dokumennya adalah formulir permintaan sertel atau berita acara penelitian lapangan dalam rangka aktivasi sertel.

Baca Juga: Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Keenam, penghapusan NPWP. Induk dokumennya adalah surat keputusan penghapusan NPWP atau formulir permohonan penghapusan NPWP. Ketujuh, perpindahan wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pindah atau formulir permohonan perpindahan wajib pajak.

Kedelapan, dokumen terkait status wajib pajak nonefektif. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan penetapan wajib pajak nonefektif atau formulir permohonan penetapan wajib pajak nonefektif.

“Dokumen … meliputi arsip dokumen semua tahun dari wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,” demikian bunyi diktum ketiga KEP-280/PJ/2020.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pertama, dokumen yang penyampaiannya telah dilakukan secara daring oleh wajib pajak, misalnya pendaftaran NPWP secara daring melalui e-Reg. Kedua, dokumen yang atas permohonannya ditolak oleh DJP, misalnya dokumen permohonan pengukuhan PKP yang ditolak oleh DJP.

Ketiga, dokumen yang diterbitkan oleh DJP secara jabatan dan massal dalam rangka perbaikan basis data DJP. Dokumen ini misalnya penetapan wajib pajak nonefektif secara massal yang dilakukan oleh KPP atau dokumen perubahan data wajib pajak secara jabatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2018.

Melalui KEP-280/PJ/2020, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menetapkan seluruh KPP sebagai Mitra UPDDP dalam penerapan pengolahan dokumen perpajakan selain SPT pada proses bisnis registrasi sesuai dengan PMK 166/2016 dan PMK 167/2016, beserta perubahannya. (kaw)

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Topik : KEP-280/PJ/2020, Ditjen Pajak, DJP, SPT, NPWP, KPP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Putra Bungsu

Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:29 WIB
ktp sudah terdapatar di npwp dari 2019 sedangkan kita baru urus 2020 wadu bagai mana ini jangankan no npwp kartu npwp aja aku ngak pernah pegan malah di suru bayar pajak dari 2019
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji