KINERJA APBN

Kemenkeu Anggap SiLPA Tinggi Cerminkan Kas Pemerintah Aman

Muhamad Wildan | Minggu, 25 April 2021 | 13:01 WIB
Kemenkeu Anggap SiLPA Tinggi Cerminkan Kas Pemerintah Aman

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Kementerian Keuangan menilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tinggi per Maret 2021 mencerminkan kecukupan kas pemerintah yang aman. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tinggi per Maret 2021 mencerminkan kecukupan kas pemerintah yang aman.

Per Maret 2021, tercatat SiLPA pada APBN mencapai Rp178,8 triliun, jauh lebih rendah dari SiLPA pada Februari 2021 yang mencapai Rp209,5 triliun.

"SiLPA Rp178,8 triliun yang menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu. Kecukupan kas pemerintah sangat-sangat aman," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2021, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Tumbuh 7,3 Persen, Ini Kata Wamenkeu Suahasil

Besarnya SiLPA per Maret 2021 tidak terlepas dari lebih tingginya realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan defisit anggaran. Realisasi pembiayaan anggaran per Maret 2021 mencapai Rp323 triliun. Sementara itu, defisit anggaran masih terjaga 0,82% dari PDB senilai Rp144,2 triliun.

Apabila diperinci, tercatat realisasi pembiayaan utang per Maret 2021 sudah mencapai Rp328,5 triliun atau 27,9% dari target pembiayaan utang yang mencapai Rp1.177,4 triliun pada tahun ini.

"Pembiayaan utang mencapai 63,9% dari target semester I/2021 atau 27,9% dari target APBN 2021. Ini menggambarkan kita masih relatif frontloading, issuance kita masih terutama masih cukup heavy di kuartal I/2021," sambung Suahasil.

Baca Juga:
Jaga Kelestarian Lingkungan, Wamenkeu: Peran APBN Terus Diperkuat

Ia menambahkan pembiayaan utang diperlukan untuk menopang berbagai kebutuhan pembiayaan nonutang, defisit anggaran, dan akselerasi pemulihan ekonomi.

"Apakah defisit ini produktif? Jelas produktif karena memang untuk membantu masyarakat secara langsung pada situasi Covid-19 dan mendukung dunia usaha pulih kembali," katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 20 Desember 2023 | 09:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 7,3 Persen, Ini Kata Wamenkeu Suahasil

Senin, 16 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jaga Kelestarian Lingkungan, Wamenkeu: Peran APBN Terus Diperkuat

Jumat, 29 September 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Anggaran Jumbo untuk Subsidi Energi, Wamenkeu: Uangnya dari Pajak

Jumat, 29 September 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Disiplin Fiskal, Wamenkeu: Negara Bangkrut Jika Belanja Tak Terkontrol

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas