Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Keliru Kirim Barang, Perlukah Faktur Pajak Pengganti?

A+
A-
0
A+
A-
0
Keliru Kirim Barang, Perlukah Faktur Pajak Pengganti?

Pertanyaan:

PERUSAHAAN kami menerima pembayaran dari pembeli atas transaksi penjualan barang dengan berat 20.000 kg sesuai invoice dan Faktur Pajak yang kami terbitkan. Kemudian barang tersebut dikirim kepada pembeli. Akan tetapi, setelah barang tersebut sampai di tangan pembeli, pembeli memberi konfirmasi bahwa berat barang tersebut hanya 19.980 kg.

Apabila pembeli meminta uang kembali atas kelebihan pembayarannya, bagaimana implikasi terhadap PPN yang sudah kami laporkan? Atau, apabila kami mengirim barang atas sisa kekurangan 20 kg, maka apakah kami harus membuat Faktur Pajak pengganti?

Ibu Pitaloka, Surabaya

Jawaban:

TERIMA kasih Ibu Pitaloka atas pertanyaannya. Sebelum mengetahui implikasi terhadap PPN yang sudah dilaporkan, perlu diketahui lebih dulu apakah atas faktur pajak yang telah diterbitkan perlu dilakukan penggantian atau tidak. Pasalnya, hal ini dapat memengaruhi besarnya pajak keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan faktur pajak perlu diganti, antara lain karena faktur pajak tersebut rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Jika ada kondisi yang terpenuhi, maka pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak tersebut dapat menerbitkan faktur pajak pengganti.

Hal itu diatur dalam Pasal 13 ayat (8) UU PPN, Pasal 16 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013, dan Pasal 15 ayat (1) PER-24/PJ/2012 jo. PER-17/PJ/2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut implikasi perpajakan terkait faktur pajak dan PPN yang telah dilaporkan atas kedua opsi pertanyaan yang Ibu ajukan.

Opsi pertama, apabila perusahaan Ibu mengembalikan uang kepada pembeli senilai 20 kg termasuk PPN, maka perusahaan Ibu harus membuat faktur pajak pengganti dengan DPP senilai 19.980 kg dikarenakan faktur pajak yang diganti tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.

Faktur pajak pengganti tersebut dilaporkan pada Pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak terjadinya transaksi tersebut. Adanya faktur pajak pengganti ini menyebabkan PPN pada masa pajak tersebut menjadi lebih bayar karena pajak keluarannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. PPN lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Opsi kedua, apabila perusahaan Ibu mengirimkan kekurangan barang sebesar 20 kg kepada pembeli, maka perusahaan Ibu tidak perlu membuat faktur pajak pengganti dikarenakan faktur pajak tersebut telah memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar yaitu penyerahan BKP senilai 20.000 kg. Dengan demikian atas PPN yang telah dilaporkan tidak perlu dibuat pembetulan.

Demikian jawaban kami. Semoga dapat membantu kebingungan Ibu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, faktur pajak, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Sabtu, 22 Februari 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 Januari 2020 | 09:32 WIB
HUKUM PAJAK
Selasa, 28 Januari 2020 | 13:48 WIB
PAKISTAN
Jum'at, 06 Maret 2020 | 14:38 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Sabtu, 04 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020