Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Karantina Covid-19, Ini Aturan Kepabeanan Bawaan Penumpang Luar Negeri

A+
A-
1
A+
A-
1
Karantina Covid-19, Ini Aturan Kepabeanan Bawaan Penumpang Luar Negeri

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai menyatakan barang bawaan, khususnya ponsel, yang dibeli dari luar negeri tetap akan diberlakukan aturan pemblokiran ponsel ilegal lewat nomor international mobile equipment identity (IMEI) meski penumpang menjalani karantina Covid-19.

Kepala Seksi Humas DJBC Sudiro mengatakan penumpang tetap perlu melakukan pendaftaran IMEI untuk menghindari pemblokiran jaringan seluler. Menurutnya, proses pendaftaran tersebut dapat dilakukan setelah proses karantina berakhir.

"Penumpang dapat melakukan registrasi dengan membawa kelengkapan berupa fotokopi paspor, tiket, surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan, perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan, serta barcode yang diperoleh melalui mobile Bea Cukai atau website beacukai.go.id," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Sudiro mengatakan ketentuan pendaftaran IMEI disesuaikan dengan adendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 No. 8/2021 yang mewajibkan penumpang luar negeri mengikuti karantina kesehatan selama 8 hari. Penumpang tersebut dapat melakukan registrasi IMEI di Bandara Soekarno Hatta maksimum 3 hari sejak masa karantina selesai.

Selanjutnya, petugas Bea Cukai akan menetapkan nilai pabean. Jika nilai pabean di bawah batas pembebasan barang penumpang, penetapannya akan senilai US$0. Namun, ketika nilai pabean di atas batas pembebasan barang penumpang, akan ditetapkan sebesar selisih dari batas pembebasan barang penumpang.

Sementara itu, pada penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi tetapi telah keluar dari kawasan pabean, dapat melakukan proses tersebut melalui kantor Bea Cukai yang terdekat dengan domisilinya. Pendaftaran IMEI masih dapat dilakukan paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang.

Baca Juga: DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Sudiro menyebut penumpang tersebut hanya dapat mendaftarkan perangkat telekomunikasi paling banyak 2 unit serta tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Perincian bea masuk dan PDRI tersebut terdiri atas bea masuk 10% dari nilai pabean, pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dari nilai impor, dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor 10% dari nilai impor.

Namun, jika penumpang tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pajak yang dikenakan sebesar 20% dari nilai impor. Pembayaran bea masuk dan PDRI dapat dilakukan langsung di kantor Bea Cukai setelah mendapatkan kode billing.

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

"Proses online untuk mendaftar IMEI tidak dipungut biaya apapun selain dengan nilai bea masuk dan pajaknya," ujarnya. (kaw)

Topik : Bea Cukai, DJBC, karantina Covid-19, IMEI, ponsel, barang bawaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 15 Juli 2021 | 10:13 WIB
Terimakasih Infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 13:50 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon I, II, dan III Kemenkeu

Senin, 02 Agustus 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengajuan Dokumen Manifes Kini Wajib Cantumkan NPWP

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax