Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno (kiri) dan Direktur Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa. (foto: Kanwil DJP Jakarta Barat)

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat akan memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengatakan Jakarta Barat memberikan kontribusi terbesar dalam hal jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty pada tahun 2016 dan 2017. Dia berharap kontribusi wajib pajak tersebut dapat terulang lagi tahun ini.

"Itu akan kami ulangi pada 2022 ini," katanya, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Atas wajib pajak yang sebelumnya telah mengikuti tax amnesty, Suparno mengajak wajib pajak yang bersangkutan untuk ikut kebijakan I PPS bila memang memiliki harta yang belum diungkapkan pada saat tax amnesty.

Wajib pajak orang pribadi juga akan didorong untuk turut serta dalam kebijakan II PPS bila memiliki harta tahun pajak 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020.

Selain PPS, lanjut Suparno, Kanwil juga akan terus melanjutkan upaya penguatan basis pajak melalui pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan pengawasan berbasis kewilayahan.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Menurutnya, pengawasan berbasis kewilayahan akan dioptimalkan mengingat laju Covid-19 mulai melandai pada awal tahun ini. Dia berharap fiskus mendapatkan gambaran yang utuh atas kegiatan ekonomi di setiap wilayah unit kerja.

Selanjutnya, kanwil juga mendorong peningkatan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar guna mengoptimalkan penerimaan pajak dari PPN pada tahun ini. Terlebih, pada 1 April 2022, tarif PPN akan naik dari 10% menjadi 11%.

"Dengan demikian secara skala usaha meningkat, dengan tarif meningkat, tentunya penerimaan dari sisi PNN akan meningkat baik dari dalam negeri maupun yang dari importasi barang dari luar negeri," ujar Suparno.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Dia juga meminta komunikasi yang baik dengan wajib pajak tetap dijaga. Menurutnya, komunikasi yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mengubah perilaku wajib pajak dari tidak patuh menjadi patuh.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Barat mencapai Rp43,18 triliun pada tahun lalu atau 98,69% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 16,46% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada 2020.

Sektor perdagangan tercatat memberikan kontribusi hingga 49,7% terhadap total penerimaan pajak di Jakarta Barat. Pada awal 2022, perbaikan perekonomian diproyeksikan masih akan terus berlanjut seiring dengan inflasi yang terjaga dan nilai tukar yang stabil.

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Sektor perbankan diperkirakan akan tumbuh dengan solid pada tahun ini seiring dengan tumbuhnya dana pihak ketiga dan sekaligus penyaluran kredit. (rig)

Topik : ditjen pajak, DJP, pajak, program pengungkapan sukarela, PPS, SPT, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2