Berita
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Kanker itu Seperti Korupsi, Harus Dipotong'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Kanker itu Seperti Korupsi, Harus Dipotong'

Satrio Budihardjo Joedono (Ilustrasi: www.mindtalk.com)

JAKARTA, Kamis, 1 November 2001. Palu tanda dimulainya Sidang Tahunan MPR-RI diketuk. Sidang membahas pengesahan amendemen ketiga UUD 1945. Suasana hari itu lumayan gawat. Berbagai manuver muncul silih berganti. Tidak jelas lagi mana usul mana interupsi.

Di salah satu sudut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Budihardjo ‘Billy’ Joedono (1932-2017) duduk bersama timnya. Mereka saling berbisik, tapi dengan wajah tegang. Ada informasi, ada manuver yang disiapkan untuk membalikkan kedudukan BPK dengan BPKP.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah lembaga pengawas bentukan pemerintah. Manuver itu dimaksudkan untuk menaikkan kedudukan BPKP jadi pemeriksa eksternal dan menggantikan BPK. Sebaliknya, BPK akan menjadi lembaga pengawas.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Alasan tukar-tempat BPK-BPKP yang dikembangkan ketika itu adalah bahwa BPKP memiliki fasilitas dan jumlah pemeriksa yang jauh lebih banyak dari BPK, dengan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi. Sementara BPK hanya memiliki satu kantor pusat di Jakarta.

Manuver itu mengagetkan karena Billy sendiri dan timnya sebelumnya sudah bergerilya menemui sejumlah tokoh kunci baik di parlemen maupun pemerintahan untuk mendukung reposisi peran dan kewenangan BPK, yang sedemikian rupa dikerdilkan selama Orde Baru.

Akhirnya, di tengah sidang, dengan lantang ekonom anggota ICMI yang ‘dipecat’ Presiden Soeharto saat menjabat Menteri Perdagangan ini pun mendesakkan permintaannya: Fungsi BPK harus dikembalikan sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen.

Baca Juga: Tok! Nyoman Adhi Suryadnyana Resmi Terpilih Jadi Anggota BPK RI

Dengan geram ia mengecam pelintiran tafsir Pasal 23 UUD 1945 yang jelas-jelas telah memberikan mandat kepada BPK untuk menjadi auditor eksternal independen. Ia pun menuding rencana menjadikan BPKP sebagai pemeriksa eksternal adalah tindakan inkonstitusional.

“Ini sesuai dengan pandangan yang kuat dalam sidang tahunan Majelis tahun lalu, yaitu agar BPK dikukuhkan sebagai lembaga pemeriksa, bukan pengawas. Karena itu, BPK harus menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri,” tandas Billy.

Manuver itu akhirnya redam. Jumat, 9 November 2001, usulan penguatan BPK disetujui. Pokok tentang BPK yang pada naskah asli konstitusi diatur satu pasal saja yaitu Pasal 23 ayat (5), diperluas jadi satu bab tersendiri (Bab VIIIA) dengan tiga pasal, yaitu Pasal 23E, 23F, dan 23G.

Baca Juga: DJP Mulai Cek Ulang Pemanfaatan Insentif Pajak

Bersamaan dengan itu, terbit TAP MPR No.X/MPR/2001 yang menyebut BPK sebagai ‘satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga independen’, hingga dipertegas lagi oleh TAP MPR No.VI/MPR/2002.

Sejak itu, di bawah komando Billy, BPK mulai menemukan ‘bentuk permainan’. Sejumlah kasus besar terungkap, mulai dari skandal Bank Bali, korupsi BLBI, komputerisasi SIM di Polri, restitusi pajak, sampai ke wilayah tak tersentuh seperti Yayasan ABRI dan dana taktis Istana.

Namun, selesaikah persoalan? Ternyata tidak. Resistensi masih kuat, terutama dari pemerintah. Ketika pada 5 April 2002 dan 22 Juli 2002 BPK menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk mengaudit BUMN misalnya, kedua kementerian itu masih ngeles.

Baca Juga: Optimalkan Setoran Pajak Daerah, 3 Lembaga Ini Bisa Intervensi Pemda

Capaian menjadi satu-satunya pemeriksa keuangan negara eksternal yang bebas dan mandiri praktis baru diperoleh BPK 5 tahun berikutnya, setelah Billy diganti Anwar Nasution, sejalan dimulainya reformasi keuangan negara hingga terbit UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Tahun 2004, menjelang jabatannya di BPK berakhir, Billy terkena kanker usus besar dan menjalani kemoterapi. Bobotnya turun drastis. Tapi ia seperti tak punya beban. “Kanker itu seperti korupsi. Harus dipotong. Itu saja. Bulan lalu usus besar saya dipotong 50 senti.” (Bsi)

Baca Juga: DJP Segera Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Hak dan Kewajiban Pajak
Topik : kutipan pajak, billy joedono, BPK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Sistem Verifikasi Insentif DJP Belum Memadai, BPK Beri Rekomendasi

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:13 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Berbagai Temuan BPK Soal Penanganan Covid-19 dan PEN 2020

Selasa, 22 Juni 2021 | 19:18 WIB
INSENTIF PAJAK

Ada Pemberian Insentif Pajak Sebelum Masa Seharusnya, Ini Temuan BPK

Selasa, 22 Juni 2021 | 18:31 WIB
UTANG

Soroti Kerentanan Utang Pemerintah, Ini Kata Ketua BPK

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:41 WIB
BANTUAN SOSIAL

Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta