Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Jika Mereka Mengeluh, Turunkan Tarifnya'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Jika Mereka Mengeluh, Turunkan Tarifnya'

PARUH abad ke-7, dari Kufah, Persia, Imam Ali ibn Abi Talib menulis sebuah surat panjang kepada Malik Ibn al-Harith al-Asytar. Ia baru saja mengangkat al-Asytar menjadi Gubernur Mesir, wilayah yang beberapa tahun sebelumnya ditaklukkan pasukan Islam dari kekuasaan Bizantium.

Al-Asytar adalah panglima perang yang dikirim ke Mesir, saat Gubernur Mesir Muhammad ibn Abi Bakr meminta bantuan Kufah untuk meredam pemberontakan Amr ibn al-As. Ali lalu memerintahkan Muhammad kembali ke Kufah, dan mengangkat al-Asytar menjadi Gubernur Mesir.

“Wahai Malik al-Asytar, aku mengirimmu ke negeri yang pernah mengalami silih-bergantinya keadilan dan tirani. Orang-orang di negeri itu akan menilaimu seperti engkau menilai penguasa sebelum kamu. Mereka juga akan berpendapat tentang dirimu, seperti engkau berpendapat tentang penguasa itu.”

Baca Juga: Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Kalimat pembuka dalam surat itu seperti membentangkan sejarah panjang Mesir di hadapan al-Asytar. Mesir pernah lama dalam cengkeraman Romawi, setelah sebelumnya di bawah kekuasaaan Firaun. Terakhir, Mesir berada di bawah kewenangan gereja yang berpusat di Bizantium.

Sejarah Mesir memang tak sepenuhnya indah. Negeri tersebut merasakan berbagai tiran dan penindasan, baik secara politik maupun keagamaan. Dalam suasana batin itu, surat Imam Ali terdengar seperti bisikan seorang kawan dekat: “Jangan kau ulangi lagi ketidakadilan itu. Praktikkan jenis kekuasaan yang lain.”

Kita mengetahui surat itu dari Nahj al-Balaghah (Jalan Kefasihan), suatu kumpulan khutbah, surat-surat, dan renungan khalifah ke-4 Ali Ibn Abi Talib. Kumpulan tersebut dirangkum oleh sastrawan Arab Abul-Hasan Muhammad ibn Al-Husayn Al-Musawi atau al-Sharif al-Radi pada abad ke-10.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Nahj al-Balaghah dianggap sebagai warisan keindahan literer yang menjadi kebanggaan umat Islam, terutama di kalangan penganut Syiah. Kualitas kebahasaan yang digunakan Imam Ali dalam kumpulan karya tersebut tidak kalah dengan bahasa yang dipakai penyair-penyair besar Arab ketika itu.

Memang, buku ini tidak populer di kalangan madrasah atau pesantren tradisional di Indonesia. Buku ini seperti hilang dalam tradisi Sunni, yang mayoritas dianut muslim di Indonesia. Sebagian kecil tokoh Sunni malah menganggap buku yang sudah ditranslasikan ke lebih dari 19 bahasa ini tidak otentik.

Namun, surat Imam Ali kepada Al-Asytar itu tetap terdengar seperti bisikan seorang kawan dekat. Di dalamnya ada filosofi kekuasaan, etika memerintah, batas-batas yang harus ditaati, cara mengelola birokrasi, menghadapi pebisnis, mengurus pasukan, dan memperlakukan rakyat.

Baca Juga: AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Karena itu pula, dalam suratnya nomor 53 itu, Imam Ali menyinggung soal pajak. “Berhati-hatilah dalam soal pajak, sehingga pajak itu dapat membawa kebaikan bagi para pembayarnya. Sebab, nasib rakyat di sebuah negara tergantung pada para pembayar pajak,” katanya kepada al-Asytar.

Pajak, dalam perspektif politik Imam Ali, bukanlah praktik pemerasan negara terhadap rakyat seperti terjadi di Mesir pada masa kekuasaan Romawi. Pajak berkorelasi dengan penciptaan barang publik demi kemaslahatan umum, bukan untuk membiayai kemewahan raja dan bangsawan.

Imam Ali mendudukkan pajak sebagai instrumen negara sesuai dengan fungsinya memakmurkan rakyat, meredistribusi pendapatan. “Penguasa yang hanya peduli dengan urusan menarik pajak tanpa membangun, maka dia pelan-pelan akan menghancurkan negara dan rakyat sekaligus,” katanya.

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Nasihat Imam Ali kepada al-Asytar boleh jadi mengingatkan kita pada slogan yang turut menghela pergerakan kemerdekaan Amerika Serikat pada abad ke-18, No Taxation without Representation. Kebaikan bagi pembayar pajak harus diutamakan. Suara pembayar pajak harus didengar. Bahkan, ia harus diwakili.

“Jika mereka mengeluh tentang beratnya pajak, turunkan tarifnya ke ukuran yang bisa memperbaiki kedudukan mereka. Pengurangan itu untuk menyingkirkan kesedihan mereka. Jangan iri, karena itu merupakan investasi yang akan mereka kembalikan dalam bentuk kemakmuran negara,” katanya.

Hari ini boleh jadi Anda akan mengingat kembali empat prinsip pemungutan pajak Adam Smith yang muncul pada abad ke-18, atau teori supply side economics Arthur Laffer pada abad ke-20. Tapi Imam Ali, seperti seorang kawan dekat, telah membisikkan semua itu ke telinga kita pada abad ke-7. (Bsi)

Baca Juga: Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Topik : kutipan pajak, Imam Ali, pajak, Nahj al-Balaghah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif