Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jelang Tutup Buku 2021, Tito Minta Pemda Kebut APBD

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Tutup Buku 2021, Tito Minta Pemda Kebut APBD

Mendagri Tito Karnavian. (foto: Sekretariat Kabinet)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja hingga tutup buku 8 hari mendatang.

Tito mengatakan data yang dihimpun Kemendagri menunjukkan angka realisasi pendapatan dan belanja masih rendah. Menurutnya, pemda perlu melakukan upaya optimalisasi agar realisasi pendapatan dan belanja dapat meningkat hingga akhir tahun.

"Karena sudah menjelang akhir tahun, kemudian dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu menekankan mengenai masalah realisasi belanja yang menjadi tulang punggung utama untuk mendorong perekonomian di masa pandemi, ini menjadi sangat penting," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/12/2021).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Tito mengatakan Ditjen Bina Keuangan Daerah mencatat rata-rata realisasi pendapatan daerah hingga 17 Desember 2021 baru 86,61% atau Rp1.009,33 triliun. Angka itu terdiri atas dana transfer sebesar Rp743,44 triliun atau 73,66% dan sisanya Rp265,89 triliun atau 26,34% bersumber dari luar dana transfer.

Menurutnya, realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020, yang rata-rata mencapai 92,48% atau Rp1.050,93 triliun.

Pada level provinsi, realisasi pendapatan daerah rata-rata 91,37% atau Rp325,62 triliun, sedangkan di kabupaten sebesar 84,47% atau Rp558,01 triliun, dan kota 84,69% atau Rp125,71 triliun.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak Daerah, BPK Bilang Kemendagri Perlu Tetapkan NSPK

Tito menyebut realisasi pendapatan DI Yogyakarta menjadi yang tertinggi, yakni 97,32%. Angka tersebut diikuti Kepulauan Bangka Belitung sebesar 97,10%, Jawa Barat 96,29%, Gorontalo 96,27%, Sulawesi Tengah 95,6%, Sumatera Barat 95,26%, Aceh 95,11%, dan Riau 94,54%.

"Ini daerah-daerah yang relatif mampu mencapai target sesuai awal tahun pendapatan," ujarnya.

Di sisi lain, Tito menyoroti realisasi pendapatan yang rendah di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan yang baru 77,49%, Kalimantan Timur 79,91%, Maluku 84,63%, Nusa Tenggara Timur 84,84%,dan Maluku Utara 85,4%. Dia memperkirakan hal itu terjadi karena belum pulihnya perekonomian atau revisi target penerimaan retribusi.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Sementara pada realisasi belanja APBD daerah, Tito menjelaskan realisasinya hingga 17 Desember 2021 rata-rata baru 73,23% atau Rp928,25 triliun. Adapun pada hingga akhir Desember 2020, realisasi belanja daerah rata-rata mencapai 82,69%.

Pada level provinsi, rata-rata realisasi belanjanya sebesar 78,49% atau Rp305,57 triliun, sedangkan pada kabupaten 71,08% atau Rp507,68 triliun dan kota 70,09% atau Rp115,00 triliun.

"Untuk itu, diharapkan terjadi peningkatan yang optimal dalam realisasi belanja pada akhir Desember 2021," imbuh Tito. (sap)

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Topik : pendapatan daerah, penerimaan daerah, belanja daerah, APBD, mendagri, Tito Karnavian

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Maret 2022 | 12:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kejar Tagihan Pajak, Pemda Sidak Kendaraan Dinas & Pribadi ASN

Rabu, 23 Maret 2022 | 11:00 WIB
AGENDA DDTC FRA - DDTC ACADEMY

Ikuti Webinar Gratis DDTC! Membedah Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian