Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jelang Pilpres, Pengenaan Pajak Cryptocurrency Diusulkan Ditunda

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Pilpres, Pengenaan Pajak Cryptocurrency Diusulkan Ditunda

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews – Partai petahana di Korea Selatan, Partai Demokrat mempertimbangkan untuk menunda pengenaan pajak khusus atas penghasilan dari transaksi mata uang kripto atau biasa disebut dengan cryptocurrency.

Demokrat menilai pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi cryptocurrency terbilang prematur. Untuk itu, sejumlah anggota dari partai petahana tersebut mengusulkan penundaan rencana pengenaan pajak cryptocurrency.

"Kami mempertimbangkan menunda pengenaan pajak atas cryptocurrency. Kami akan mendengarkan apakah penundaan adalah langkah yang tepat atau tidak," ujar salah satu anggota Partai Demokrat di parlemen, Koh Yong Jin, dikutip Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Bukan tanpa sebab, Demokrat mengusulkan penundaan tersebut. Partai tersebut dipandang tengah berupaya untuk memperoleh suara dari anak muda menjelang pemilihan umum presiden yang akan digelar pada 2022.

Berdasarkan survei terbaru, sebanyak 53% responden warga Korea Selatan menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak terhadap laba dari transaksi cryptocurrency. Meski begitu, sebagian besar anak muda ternyata menolak kebijakan pajak tersebut.

Seperti dilansir news.bitcoin.com, mayoritas responden berusia di bawah 30 tahun menyatakan menolak kebijakan tersebut. Sebaliknya, masyarakat berusia di atas 30 tahun menyatakan mendukung langkah pemerintah.

Baca Juga: Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Anak-anak muda Korea Selatan memang aktif bertransaksi pada pasar cryptocurrency ketimbang mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Tercatat 2,35 juta orang Korea Selatan berusia 20-30 tahun mengaku pernah bertransaksi cryptocurrency melalui bursa aset kripto yang tersedia.

Untuk diketahui, pajak cryptocurrency akan dikenakan mulai Januari 2022 dengan tarif sebesar 20%. Pajak ini dikenakan atas mereka yang memiliki penghasilan tahunan sebesar KRW2,5 juta melalui transaksi perdagangan cryptocurrency. (rig)

Baca Juga: Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak
Topik : korea selatan, mata uang kripto, cryptocurrency, pajak penghasilan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 16:30 WIB
BELGIA

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Jum'at, 17 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Jum'at, 17 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ketimpangan Makin Lebar, Biden Tegaskan Pentingnya Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah