KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Jaga Inflasi, Mendagri Tito Minta Pemda Jangan Naikkan Beban Pajak

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Maret 2024 | 09:00 WIB
Jaga Inflasi, Mendagri Tito Minta Pemda Jangan Naikkan Beban Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk tidak meningkatkan beban pajak, apalagi jika kebijakan yang diambil berimbas pada inflasi.

Tito mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memiliki kesadaran dalam menetapkan pajak dan retribusi. Menurutnya, tarif yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan inflasi.

"Tolong untuk rekan-rekan di daerah, pada situasi seperti ini, agar hati-hati betul. Jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu sehingga memberatkan rakyat," katanya, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Tito mengimbau pemda untuk tidak melulu mengambil kebijakan yang berorientasi dalam mengerek pendapatan asli daerah (PAD). Dia mengingatkan upaya peningkatan PAD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau PAD-nya tidak memberatkan rakyat fine. Namun, kalau memberatkan rakyat sampai berakibat inflasi, tolong dijaga jangan dulu," ujarnya.

Sebagai contoh, Tito meminta pemda untuk mengevaluasi penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Dia menilai kenaikan tarif PBBKB berpotensi mengerek inflasi.

Baca Juga:
Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

"Seperti tadi misalnya PBBKB, ini tolong dievaluasi kembali dampaknya," tuturnya.

Tito mengingatkan bahwa target inflasi nasional pada tahun ini ditetapkan sebesar 2,5%. Untuk bisa mencapai target tersebut, sambungnya, pemda juga harus memberikan dukungan maksimal. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan