LAPORAN OECD

Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Biaya Kepatuhan UMK Perlu Diringankan

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Desember 2020 | 12:01 WIB
Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Biaya Kepatuhan UMK Perlu Diringankan

Perajin menjemur cobek berbahan tanah liat di Desa Sumedangan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (10/12/2020). Forum on Tax Administration berpandangan small and medium enterprises atau usaha kecil dan menengah (UMK) memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian. Karena itu, biaya kepatuhan pajaknya harus diringankan. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri/foc)

PARIS, DDTCNews—Forum on Tax Administration (FTA) berpandangan small and medium enterprises atau usaha kecil dan menengah (UMK) memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian.

UMK menyerap kurang 60% tenaga kerja dan memiliki kontribusi 50%-60% dari penciptaan nilai tambah ekonomi. Meski demikian, UMK dihadapkan tantangan dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu, otoritas pajak memiliki peran penting dalam meringankan beban kepatuhan UMK.

"Otoritas pajak tidak akan mampu menjawab semua tantangan UMK. Namun, setidaknya otoritas pajak bisa mengambil peran penting dalam menekan compliance cost UMK," tulis FTA pada laporan Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning, dikutip Kamis (10/12/2020).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Secara lebih terperinci, FTA mendorong otoritas pajak untuk mengidentifikasi aspek sistem perpajakan yang menjadi beban UMK dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Otoritas pajak dan lembaga pemerintah lain dapat mengevaluasi dan mengurangi beban administrasi perpajakan tersebut.

Selanjutnya, otoritas pajak juga perlu menciptakan keadilan pajak dengan cara mengurangi beban kepatuhan pajak bagi UMK yang patuh dan meningkatkan effort bagi UMK yang cenderung tidak patuh.

FTA menuliskan otoritas pajak perlu mengambil kebijakan secara strategis dan holistik dalam merespons tantangan yang dihadapi UMK melalui teknologi informasi, compliance by design, dan kolaborasi antarinstansi pemerintahan.

Baca Juga:
DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

"Kunci dari kebijakan ini adalah bagaimana UMK dapat meningkatkan pemahamannya atas iklim usaha, hambatan, dan peluang ke depan untuk mendukung pemenuhan kewajiban pajak yang lebih baik," tulis FTA.

Laporan Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning sendiri adalah salah satu laporan yang dirilis pada pertemuan anggota FTA di Paris, Prancis pekan ini, di samping 3 laporan lainnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Senin, 22 April 2024 | 15:16 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Soal Natura, DJP: Saat Ini, Silakan Pakai Format Daftar Biaya Promosi

Senin, 22 April 2024 | 08:25 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan