BERITA TERKINI
Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memberikan klarifikasi mengenai pungutan bea meterai yang dikenakan atas Trade Confirmation (TC) sebagai dokumen transaksi surat berharga seperti saham dan obligasi, tanpa ada batasan nilai.
Dalam pengumumannya, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengenaan bea meterai terhadap dokumen akan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan turut memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan juga bisa diberikan fasilitas pembebasan bea meterai,” sebut DJP, dikutip Senin (21/12/2020.
Saat ini, DJP masih menyusun peraturan pelaksanaan atas UU No. 10/2020 tentang Bea Meterai. Tak hanya itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, terdapat petisi penolakan bea meterai dari investor pasar saham melalui change.org. Dalam petisi tersebut, Farissi Frisky salah seorang investor pasar saham menilai bea meterai akan merugikan investor ritel dan menyulitkan inklusi pasar modal.
"Apakah ini tidak menjadi counterproductive terhadap program nabung saham yang coba digalakkan beberapa tahun belakangan ini?" katanya dalam petisi online di change.org.
Farissi membuat petisi tersebut 2 hari lalu. Hingga saat ini, petisi itu telah memperoleh 7.422 tanda tangan, dari target 7.500 dukungan. Pelaku pasar saham lainnya, Adrian Fong juga menulis petisi serupa. Dia meminta pemerintah meninjau ulang teknis dan dampak kenaikan bea meterai.
Dia menilai pengenaan bea meterai pada pada perdagangan harian di BEI untuk ditunda, atau hanya diterapkan pada perdagangan saham dalam periode waktu tertentu. "Saya khawatir perdagangan saham menjadi sepi dan kurang liquid," ujarnya. (rig)
