Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Terbaru Bagi Perusahaan Farmasi di Masa Pandemi

A+
A-
2
A+
A-
2
Insentif Pajak Terbaru Bagi Perusahaan Farmasi di Masa Pandemi

Pertanyaan:
SAYA adalah staf akuntansi di suatu perusahaan farmasi. Selaku perusahaan farmasi, kami berfokus mengembangkan obat untuk penanganan Covid-19 dengan bahan baku yang sebagian besar kami impor dari negara lain. Saya ingin bertanya apakah ada insentif pajak yang dapat kami manfaatkan?

Bimo, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Bimo atas pertanyaannya. Merespons permintaan dari perusahaan farmasi yang berniat mengembangkan obat untuk penanganan Covid-19 (termasuk perusahaan Bapak), Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PMK 143/2020).

PMK 143/2020 ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2020, yang memberikan insentif pajak berupa PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerintah, dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, bagi industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, yaitu wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak (PKP) yang memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Pemberian insentif PPN dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c PMK 143/2020, yang menyatakan:

“Insentif PPN diberikan kepada:

  1. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  2. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  3. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana dimaksud pada huruf b,

yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.”

Selanjutnya, jenis insentif PPN yang diberikan merujuk pada Pasal 2 ayat (5) PMK 143/2020 yang berbunyi:

“PPN yang terutang atas:

  1. impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah; dan
  3. pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah.
  4. impor bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah;
  5. penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah;
  6. penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah.”

Dengan demikian, untuk industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat mendapatkan dua insentif PPN sekaligus, yaitu pada saat impor atau pembelian bahan baku vaksin dan/atau obat dan pada saat penyerahan atas vaksin dan/atau obat tersebut. Untuk mendapatkan insentif tersebut, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB (diasumsikan perusahaan Bapak sudah mendapat surat rekomendasi tersebut), yang paling sedikit memuat keterangan:

  1. identitas industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat;
  2. identitas PKP yang menyerahkan atau pihak pemasok yang berada di luar daerah pabean;
  3. nama dan jumlah barang; dan
  4. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diimpor atau diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Hal yang sama juga berlaku bagi insentif PPh Pasal 22. Insentif PPh Pasal 22 bagi industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat diatur dalam Pasal 5 ayat (7) PMK 143/2020 yang berbunyi:

“Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan impor dan/atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.”

Untuk mendapatkan insentif tersebut, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB, yang paling sedikit memuat keterangan:

  1. identitas industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat;
  2. identitas penjual;
  3. nama dan jumlah barang; dan
  4. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diimpor dan/atau dibeli merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu juga mendapatkan insentif PPh Pasal 22 yang diatur dalam Pasal 5 ayat (10) PMK 143/2020 yang berbunyi:

Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.”

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 di atas diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, yang dapat diajukan dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id sesuai contoh format dalam Lampiran B PMK 143/2020.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel setiap Selasa, terutama untuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 143/2020, vaksin, farmasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ken Aren

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 05:47 WIB
Mohon pencerahan nya terimakasih

Ken Aren

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 05:46 WIB
Selamat pagi mohon pencerahan nya, saya punya apotik dan beli obat langsung ke distributor resmi tentu ada ppn nya, dan kalau saya menjual obat itu ke apotik lagi apakah harus ada ppn nya
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP