Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Insentif Pajak R&D Bakal Bendung Aliran Dana ke Luar, Kok Bisa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Insentif Pajak R&D Bakal Bendung Aliran Dana ke Luar, Kok Bisa?

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Insentif fiskal untuk kegiatan penelitian diyakini mampu membendung keluarnya arus dana karena pembayaran royalti ke luar negeri. Saat ini, pemerintah masih menggodok regulasi terkait insentif riset and pengembangan (research and development/R&D).

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah mengatakan kegiatan penelitian di Indonesia tergolong minim. Hal ini pada gilirannya membuat banyak perusahaan membayar royalti dalam jumlah besar tiap tahunnya karena menggunakan penelitian di luar negeri.

“Kita tidak ingin ini berlangsung dalam jangka panjang. Harus dilakukan tindakan agar penelitian dilakukan di dalam negeri,” katanya dalam Seminar Nasional Perpajakan 2019 di Kantor Pusat DJP, Kamis (14/3/2019).

Baca Juga: Dana Lebih dari Rp600 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dia menjabarkan besaran royalti yang dibayarkan wajib pajak dalam negeri terus meningkat tiap tahunnya. Bila hal ini terus berlangsung maka secara paralel akan menggerus penerimaan. Ini dikarenakan biaya perusahaan untuk membayar royalti ke luar negeri cukup besar.

Pada 2016, pembayaran royalti mencapai Rp44 triliun. Angka tersebut kemudian naik lagi menjadi Rp46 triliun pada 2017 dan terakhir Rp103 miliar triliun pada 2018 berdasarkan data surat pemberitahuan (SPT) per 19 Februari 2019.

Saat ini, lanjutnya, peneliti yang mendapat royalti di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau 26 atas royalti dengan tarif bervariasi, yakni 2% sampai 15%. Kebijakan tersebut membuat masyarakat semakin enggan menjadi peneliti di Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Oleh karena itu, insentif pajak berupa super tax deduction sebesar 200% tengah disiapkan. Pilihan kebijakan ini, jelasnya, sudah dilakukan di banyak negara dan sudah seharusnya di ikuti oleh Indonesia.

“Prancis kayak gitu, pajaknya dibebaskan, enggak bayar pajak. Itu endorse peneliti supaya mau meneliti di sini. Begitu juga Jerman di semua level pemerintah baik lokal, federal hingga Uni Eropa mempunyai skema insentif untuk kegiatan penelitian,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Mekanisme Pemanfaatan PPh Final DTP untuk UMKM Baru
Topik : insentif pajak, riset, R&D, super deduction tax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Mei 2020 | 16:04 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI