INDIA

Ini Pernyataan India di KTT G20

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 September 2016 | 12:45 WIB
Ini Pernyataan India di KTT G20 Perdana Menteri India Narendra Modi (Foto: India Today)

HUANGZHOU, DDTCNews – Pemerintah India menyatakan posisi dengan tegas terkait maraknya kasus korupsi dan penghindaran pajak melalui suaka pajak di luar negeri yang oleh banyak perusahaan di dunia.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyatakan pemerintah perlu berkomitmen penuh mengatasi permasalahan tersebut. Ia juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam 20 untuk segera mengurangi kerahasiaan perbankan yang berlebihan.

“Kita tidak boleh memberi toleransi sama sekali terhadap segala bentuk korupsi, uang gelap dan adanya loophole dalam administrasi dan kebijakan di setiap negara. Kita juga harus berbuat sesuatu untuk mengurangi penggunaan suaka pajak,” ujarnya dalam pertemua G-20 kemarin, Senin (5/9).

Baca Juga:
Perbandingan Belanja Perpajakan di Beberapa Negara G-20

Menurutnya, banyak perbankan dengan tingkat keamanan luar biasa yang menyembunyikan tindak pidana korupsi dan hal-hal semacam itu. Pemerintah juga harus mulai menyederhanakan regulasi internasional yang rumit karena justru dapay menimbulkaan celah hukum (loophole).

"Tentunya sistem keuangan dan perekonomian global yang stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Narendra juga mendukung penuh aksi dalam Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta mengajak negara-negara lainnya untuk ambil bagian dengan menerapkan aksi base erosion and profit shifting (BEPS) dalam rentang tahun 2017-2018.

Baca Juga:
Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengapresiasi tindakan PM India tersebut atas upayanya untuk melaksanakan reformasi perpajakan di tengah skenario ekonomi global yang sedang sulit.

Sebagai informasi tambahan, seperti dilansir India Today, pertemuan pemimpin negara-negara G20 berlangsung mulai dari Minggu (4/9) hingga Senin (5/9) di Huangzhou, China.

Negara-negara yang tergabung di antaraya adalah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 18 Januari 2023 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perbandingan Belanja Perpajakan di Beberapa Negara G-20

Jumat, 02 September 2022 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

Kamis, 01 September 2022 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT