KINERJA KUARTAL I/2019

Ini Penjelasan BKPM Soal Berlanjutnya Tren Perlambatan Investasi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 April 2019 | 17:23 WIB
Ini Penjelasan BKPM Soal Berlanjutnya Tren Perlambatan Investasi

Kepala BKPM Thomas Lembong dan Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2019). (foto: BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun melambat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan investasi pada kuartal I/2019 diyakini telah memberikan sinyal yang positif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan perlambatan yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini tidak terlepas dari faktor eksternal. Menurutnya, ada tren perlambatan investasi secara global. Pada saat yang bersamaan, ada efek dari perang dagang.

“Indonesia tentu tidak lepas dari [efek] anjloknya investasi internasional di seluruh dunia,” ujarnya, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Melalui keterangan resmi BKPM, Thomas memaparkan optimisme itu dengan membandingkan penanaman modal asing (PMA) pada kuartal IV/2018 dengan kuartal I/2019. Pada kuartal IV/2018, realisasi PMA terkontraksi 11,6% (year on year/yoy). Sementara, pada tiga bulan pertama tahun ini, capaian PMA hanya terkontraksi 0,91% (yoy).

Dia melihat ada tren positif yang akan terus berlanjut pada masa mendatang. Apalagi, sambungnya, pemerintah terus melanjutkan reformasi di bidang ekonomi. Selain itu, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) juga diyakini lebih baik.

“Serta ada intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah,” kata Thomas.

Baca Juga:
Bappebti Terbitkan SE 64/2024, Ekosistem Aset Kripto Bakal Lebih Kuat

Selain itu, optimisme BKPM juga didasarkan pada peningkatan investasi di luar Jawa yang tercatat senilai Rp85,8 triliun atau meningkat 16,7% dibandingkan kuartal I/2018 senilai Rp73,5 triliun. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya sektor pengolahan hasil tambang.

Selain sektor tersebut, lanjut dia, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan. Pengembangan ini terutama untuk pariwisata bahari maupun wisata minat khusus. Hal tersebut diyakini akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Tanah Air.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani mengatakan setelah diluncurkannya Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) pada bulan lalu, BKPM bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan pengawalan investasi.

“Dalam rangka memfasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM,” ungkapnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Kamis, 11 April 2024 | 10:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya