INGGRIS

Industri Tembakau Bakal Dibebani Biaya Pengolahan Sampah Puntung Rokok

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Maret 2021 | 10:45 WIB
Industri Tembakau Bakal Dibebani Biaya Pengolahan Sampah Puntung Rokok

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris tengah menggodok aturan yang akan mewajibkan perusahaan tembakau membayar biaya pengolahan sampah seperti puntung rokok dan sisa kemasan rokok.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris Rebecca Pow mengatakan ketentuan tersebut akan diatur dalam RUU Lingkungan. Beleid tersebut, lanjutnya, akan dibahas bersama dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat.

Selama ini, biaya pengolahan sampah dari industri tembakau membebani pemerintah lokal. Dia menyebut biaya yang dikeluarkan otoritas lokal dalam membersihkan sampah puntung rokok senilai £40 juta per tahun.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Untuk itu, RUU Lingkungan nantinya mewajibkan industri tembakau untuk membayar penuh biaya pembuangan limbah produk tembakau seperti rokok. Menurut Rebecca, industri tembakau seharusnya ikut bertanggung jawab.

"Kami berkomitmen untuk memastikan industri tembakau memainkan perannya, maka kami ingin bagaimana perusahaan rokok dapat dimintai pertanggungjawaban penuh," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (31/3/2021).

Sementara itu, Menteri Kesehatan Masyarakat Jo Churchill mengatakan Inggris telah membuat kemajuan luar biasa dengan tingkat perokok yang mencapai rekor terendah. RUU Lingkungan akan mendukung ambisi pemerintah membuat Inggris sebagai negara bebas asap rokok pada 2030.

Baca Juga:
PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Menurutnya, sampah dari industri tembakau seperti puntung rokok dan sisa kemasan bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, terdapat dua rencana kebijakan untuk menekan tingkat prevalensi merokok di Inggris, yaitu kebijakan pengendalian tembakau dan RUU Lingkungan.

"Kami akan terus mencari cara lebih lanjut untuk mengurangi beban tembakau terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan melalui rencana pengendalian tembakau yang akan diterbitkan pada akhir tahun ini dan melalui RUU Lingkungan," ujarnya.

Pemerintah Inggris menyebutkan hasil penelitian dari Keep Britain Tidy menunjukkan sampah terkait dengan merokok merupakan bentuk sampah yang paling umum di Inggris sebesar 68%. Penelitian tersebut menemukan 80% tempat pengolahan sampah yang disurvei dijumpai sampah hasil industri tembakau seperti puntung rokok dan sisa kemasan rokok.

Rencana RUU Lingkungan akan melengkapi kebijakan pengendalian plastik yang sudah diteken pemerintah dan mulai berlaku pada April 2022 dalam bentuk pajak plastik. Tarif cukai kantong plastik juga naik menjadi 10% untuk mendorong masyarakat menjadi konsumen produk daur ulang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

31 Maret 2021 | 23:23 WIB

Rumusan kebijakan yang menarik. Seharusnya perusahaan tembakau memang bertanggung jawab terutama menghadapi dampak eksternalitas negatif dari produk yang dihasilkan. Ditambah lagi data menunjukkan sampah rokok menyumbang persentase cukup besar di Inggris. Dibuatnya kebijakan ini diharapkan membuat perusahaan tembakau lebih aware dengan sampah produk yang dihasilkan sehingga dapat menekan dampak eksternalitas negatif dari rokok.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Senin, 22 April 2024 | 12:30 WIB UNI EMIRAT ARAB

Uni Emirat Arab Godok Insentif Pajak untuk Kegiatan Litbang

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak