PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Dian Kurniati | Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Menkeu Sri Mulyani menerima delegasi Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi negara yang mampu melaksanakan konsolidasi fiskal secara cepat dan kuat.

Sri Mulyani mengatakan ekonomi dan APBN telah pulih dan menonjol di antara negara peer. Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan delegasi Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

"Konsolidasi APBN Indonesia sangat cepat dan kuat setelah hantaman pandemi, dan ini sangat menonjol dibanding negara-negara peer kita," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (27/3/2024).

Baca Juga:
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Pertemuan Sri Mulyani dan delegasi S&P dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan pada Juni 2023 lalu. Pada Juli 2023, S&P memberikan rating dan outlook Indonesia berupa BBB/Stable.

Pada pertemuan ini, Sri Mulyani mengupas kinerja perekonomian Indonesia di tengah turbulensi perekonomian global dan APBN pada 2023, serta capaian perekonomian Indonesia 2024 sejauh ini.

Dia menyebut S&P juga menyampaikan kekaguman mereka terhadap capaian perekonomian dan pengelolaan fiskal Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Indonesia dinilai masih relatif stabil bahkan terus bertumbuh secara konsisten ketika negara-negara lain mengalami penurunan performa rating akibat pandemi.

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Menurutnya, penilaian dari lembaga-lembaga rating internasional, termasuk S&P, penting untuk menjadi pengukur dan pengingat tentang kualitas pengelolaan fiskal yang baik sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, penilaian ini juga akan mendorong pemerintah memperkuat pengelolaan kebijakan fiskal agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan perekonomian.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah bertemu dengan delegasi Moody's Ratings sebelum lembaga pemeringkat kredit ini merilis rating baru. Moody’s terakhir kali memberikan rating kepada Indonesia Baa2 dengan outlook stabil pada 10 Februari 2022.

Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings pada 15 Maret 2024 kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau investment grade dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024. Adapun lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), pada 22 Maret 2024 juga mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT