Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Implementasi Cooperative Compliance Melalui TCF

A+
A-
4
A+
A-
4
Implementasi Cooperative Compliance Melalui TCF

HUBUNGAN wajib pajak dan otoritas pajak sering digambarkan sebagai hubungan antara polisi dan penjahat, pemburu dan buruan, serta predator dan mangsa (Caro and Bird, 2011). Hal ini cukup beralasan karena kepatuhan pajak sering menjadi momok bagi wajib pajak dan otoritas pajak.

Bahkan, tendensi wajib pajak untuk tidak patuh dan memperkecil jumlah pajak yang dibayar sudah ada jauh sebelum abad ke-20 (Bronzewska, 2014). Paradigma tersebut pada dasarnya merefleksikan ketidakpercayaan (distrust) antarpihak dan sudah tidak sesuai lagi diterapkan saat ini.

Wajib pajak dan otoritas pajak pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Otoritas pajak membutuhkan data dan informasi ketika melakukan pengawasan. Sementara itu, wajib pajak pada dasarnya membutuhkan kepastian atas pajak yang dilaporkannya.

Hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seharusnya didasarkan pada kepercayaan. Dengan demikian, wajib pajak dapat bersikap transparan atas pajak yang dilaporkannya dan otoritas pajak juga dapat dengan mudah melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.

Untuk itu, Organisation for Economic Cooperation and Developent (OECD) memperkenalkan pendekatan baru yang dinamakan cooperative compliance (OECD, 2013). Pendekatan ini menekankan pada kepercayaan dan keterbukaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Untuk menerapkan cooperative compliance ini, salah satu alat bantu yang diperkenalkan dalam laporan tersebut adalah Kerangka Pengendalian Pajak/Tax Control Framework (TCF). TCF ini kemudian dijabarkan lebih lengkap dalam laporan tersendiri yang diterbitkan OECD pada 2016.

TCF adalah bagian dari sistem internal kontrol perusahaan yang memberikan keakuratan dan kelengkapan laporan pajak atau pengungkapan yang dilakukan wajib pajak (OECD, 2016). Secara sederhana, TCF akan menjelaskan pengelolaan risiko pajak yang dilakukan perusahaan.

Pengelolaan risiko itu menggambarkan apakah prosedur, manajemen risiko, strategi pajak, dan kebijakan informasi sejalan dengan pemenuhan kepatuhan pajak. Risiko ketidaksesuaian operasi bisnis dan kepatuhan pajak tergambar melalui profil risiko, termasuk cara menangani risiko tersebut.

TCF yang disiapkan wajib pajak itu seharusnya dapat memberikan gambaran profil pajak perusahaan, sehingga memudahkan otoritas pajak ketika melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan informasi tentang tata kelola pajak di perusahaan telah disediakan wajib pajak secara komprehensif.

Enam Poin Krusial
UNTUK memastikan TCF yang dihasilkan memenuhi ekspektasi otoritas pajak, dalam panduan yang diterbitkan OECD, setidaknya terdapat enam poin esensial TCF yaitu (i) dokumentasi strategi pajak, (ii) TCF telah mencakup seluruh transaksi perusahaan.

Kemudian (iii) TCF menggambarkan pengurus yang bertanggung jawab atas implementasi TCF, (iv) seluruh sistem operasi perusahaan telah terdokumentasi, (v) telah dilakukan pengujian internal atas TCF, dan (vi) kesiapan perusahaan atas risiko pajak yang telah terdokumentasi.

TCF yang disiapkan wajib pajak diserahkan ke otoritas pajak yang menilai dan menguji implementasi TCF tersebut. Ketika hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian, wajib pajak diberikan pengarahan dan otoritas pajak harus secara intens melakukan komunikasi (OECD, 2016).

Hal ini disebabkan TCF pada dasarnya merupakan alat bagi otoritas pajak untuk melakukan kerja sama dengan wajib pajak. Jadi, wajib pajak tidak langsung diberikan hukuman ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi otoritas pajak.

Salah satu negara yang sudah mewajibkan adanya TCF adalah Australia (Australian Tax Officer/ATO, 2018). ATO menerbitkan kewajiban penyerahan TCF sejak 19 Juni 2018. Kemudian, pada 25 Juni 2018 menerbitkan petunjuk tambahan terkait dengan penerapan TCF.

TCF yang diserahkan wajib pajak diuji dan digunakan ATO untuk menjustifikasi apakah wajib pajak dapat ‘dipercaya’ atau tidak. Hasil justifikasi tersebut akan menentukan risk rating perusahaan dan berpengaruh pada langkah pemeriksaan pajak yang dilakukan (PwC, 2017).

Sehubungan dengan penerapan yang terbilang baru di Australia, penulis belum menemukan apakah TCF dapat benar-benar mewujudkan cooperative compliance atau tidak. Masih diperlukan studi yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab hal tersebut.

Namun, bukan tidak mungkin apabila TCF ini nantinya juga diterapkan di Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk mendekatkan hubungan wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan demikian, hubungan itu tidak lagi seperti polisi dan penjahat, pemburu dan buruan, atau predator dan mangsa.*

(Disclaimer)
Topik : Cooperative Compliance, analisis pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Februari 2021 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Meninjau (Kembali) Mandatory Disclosure Rule bagi Indonesia

Selasa, 08 Desember 2020 | 09:01 WIB
ANALISIS CUKAI

Menakar Masa Depan Cukai Karbon

Minggu, 08 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Mencapai Kepastian Pajak Melalui Cooperative Compliance

Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK

Meninjau Perubahan Sanksi Pajak dalam UU Cipta Kerja

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres