Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Gratis! Unas Gelar Webinar Soal Pajak Minimum Global, Tertarik?

A+
A-
1
A+
A-
1
Gratis! Unas Gelar Webinar Soal Pajak Minimum Global, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – Universitas Nasional (Unas) menggelar webinar perpajakan 2022 terkait dengan pajak minimum global.

Acara bertajuk Global Minimum Tax: Menyelaraskan Tarif Perpajakan Secara Global. Acara digelar pada Rabu, 7 September 2022 pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai. Webinar digelar secara gratis dan terbuka untuk umum.

Acara ini akan diisi dengan 3 narasumber yang kompeten untuk membahas topik webinar. Ketiganya adalah Partner of Fiscal Research & Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji serta Frans Hans Z D Manik dan Yusuf Alaidrus Hidayatullah dari Direktorat Perpajakan Internasional.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Seperti diketahui, dalam perkembangan terkini, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksi mayoritas yurisdiksi anggota Inclusive Framework baru akan mengimplementasikan pajak minimum global pada 2024.

Dalam laporannya, Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan seluruh negara anggota G-7, Uni Eropa, dan beberapa negara G-20 telah bersiap merevisi ketentuan domestiknya masing-masing guna mengadopsi pajak minimum global.

Negara anggota Inclusive Framework memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan implementation framework. Pasalnya, implementation framework diperlukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan memfasilitasi koordinasi otoritas pajak antaryurisdiksi dalam penerapanpajak minimum global.

Baca Juga: Asosiasi Industri Minta Pemerintah Inggris Tunda Pajak Minimum Global

Implementation framework atas ketentuan pajak minimum global sedang dirancang dan rencananya akan diterbitkan pada tahun ini.

Dengan moderator Dosen FEB Unas Zumratul Meini, acara ini bisa diikuti melalui Zoom dengan terlebih dahulu mendaftar pada https://bit.ly/WEBINAR_PERPAJAKAN. Jika kuota Zoom sudah penuh, webinar dapat disaksikan langsung melalui live streaming di Youtube HIMAKSI UNAS. (kaw)

Baca Juga: OECD Catat Ada 26 Negara yang Pungut PPN Barang Impor Lewat e-Commerce

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : agenda pajak, agenda, Universitas Nasional, Unas, kampus, global minimum tax, pajak minimum global, OECD, G-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala