CHINA

Genjot Investasi, Pemerintah Siapkan Fasilitas Perpajakan Khusus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Juni 2020 | 15:22 WIB
Genjot Investasi, Pemerintah Siapkan Fasilitas Perpajakan Khusus

Ilustrasi. (foto: radiantskies)

BEIJING, DDTCNews—Pemerintah China memastikan proyek pembangunan kawasan perdagangan bebas di Provinsi Hainan tetap dilaksanakan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus perihal perpajakan.

“Pemerintah akan menawarkan kebijakan pajak yang menguntungkan bagi perusahaan yang berada di Hainan,” tulis keterangan resmi pemerintah China sebagaimana dikutip Selasa (2/6/2020).

Rencana kawasan perdagangan bebas baru di selatan China itu akan menjadi daya tarik baru bagi investor. Selain mendapat fasilitas perpajakan khusus, investor di kawasan tersebut juga bebas melakukan lalu lintas modal.

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Kawasan perdagangan bebas Hainan nantinya akan membebaskan investor untuk melakukan transaksi modal di dalam kawasan. Selain itu, barang impor yang masuk ke dalam kawasan akan dibebaskan sepenuhnya dari pungutan kepabeanan.

Untuk membiayai rencana itu, pemerintah China akan menerbitkan surat utang atau obligasi pemerintah daerah. Rencananya, obligasi itu tidak hanya menyasar investor domestik, tetapi juga luar asing.

Dilansir Channel News Asia, rencana pembentukan kawasan perdagangan bebas Hainan ini sudah disusun pemerintah sejak 2018. Peta jalan dibuat dengan target pembentukan kawasan perdagangan bebas Hainan pada 2020.

Pemerintah berencana membangun pelabuhan Hainan pada 2025. Pemerintah berharap kawasan perdagangan bebas tersebut dapat mendukung kegiatan investasi dan perdagangan internasional pada 2035 mendatang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 12:30 WIB UNI EMIRAT ARAB

Uni Emirat Arab Godok Insentif Pajak untuk Kegiatan Litbang

Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI