ZAMBIA

Ganti Rezim PPN dengan Sales Tax, Ini Janji Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
Ganti Rezim PPN dengan Sales Tax, Ini Janji Pemerintah

Para pekerja Konkola Copper Mines menunggu di lift sebelum bekerja di tambang bawah tanah, di Konkola, Zambia. (Foto:standardmedia.co.ke)

LUSAKA, DDTCNews – Pemerintah Zambia berkomitmen akan melunasi semua restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang sah, dan pada saat yang sama terus mendorong rencana pemberlakuan pajak penjualan (sales tax) yang tidak dapat direstitusi.

Menteri Keuangan Zambia Margaret Mwanakatwe mengatakan sales tax sangat dibutuhkan untuk menghentikan peningkatan utang. Dia memahami perubahan rezim pajak tersebut mengecewakan komunitas pertambangan di Zambia dan dianggap menghalangi investasi baru.

“Penerapan non-refundable sales tax juga mampu membayar nilai restitusi yang luar biasa, serta meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung program pembangunan sosial pemerintah,” katanya di Lusaka, Selasa (7/5).

Baca Juga:
SPT Tahunan Lebih Bayar Tidak Bisa Dikompensasikan, Bisa Restitusi

Selama ini, pemerintah berutang sekitar US$600 juta (Rp8,56 triliun) dalam bentuk restitusi PPN. Dana Moneter Internasional (IMF) telah berulang kali memperingatkan Pemerintah Zambia yang tengah berjuang melunasi utang dan cadangan mata uang asing yang menyusut.

Mwanakatwe menjelaskan pemerintah mampu menghasilkan sekitar US$140 juta (Rp1,99 triliun) untuk menyicil restitusi PPN setiap bulan. Menurutnya, seperti dilansir www.lusakatimes.com, dengan sistem yang lebih sederhana persoalan ini bisa segera diatasi.

Untuk itu, pemerintah negara penghasil tembaga terbesar kedua di Afrika ini tetap berkeras mendorong penerapan sales tax yang tidak bisa direstitusi. Pemerintah optimistis sales tax mampu membiayai berbagai program sekaligus memperbaiki perekonomian Zambia.

Baca Juga:
Sentralisasi Aplikasi Pajak Bakal Tingkatkan Efisiensi Kerja Fiskus

RUU Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan yang mengganti rezim pajak pertambahan nilai (VAT) dengan pajak penjualan itu dipublikasikan Kabinet President Edgar Chagwa Lungu 1 April lalu. Namun, pemerintah memutuskan menunda penyerahannya ke parlemen hingga Juli 2019.

Penundaan ini memberi waktu bagi pemerintah untuk lebih banyak berkonsultasi pada para pemangku kepentingan terkait. Tahun lalu, pemerintah telah mengumumkan serangkaian reformasi pajak yang menyebabkan beberapa penambang kehilangan pekerjaan.

Januari 2019, First Quantum Minerals Canada berniat mengurangi 2.500 pekerjanya di Zambia, tetapi ditunda hingga keputusan yang timbul dari dialog dengan pemerintah. Konkola Copper Mines juga berhenti beroperasi sementara. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Mengapa Restitusi Selalu Diawali Pemeriksaan atau Penelitian?

Senin, 01 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan Lebih Bayar Tidak Bisa Dikompensasikan, Bisa Restitusi

Rabu, 27 Maret 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sentralisasi Aplikasi Pajak Bakal Tingkatkan Efisiensi Kerja Fiskus

Minggu, 17 Maret 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus Restitusi Pajak hingga Rp 100 Juta, DJP Jelaskan Prosedurnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD