Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ganti Rezim PPN dengan Sales Tax, Ini Janji Pemerintah

0
0

Para pekerja Konkola Copper Mines menunggu di lift sebelum bekerja di tambang bawah tanah, di Konkola, Zambia. (Foto:standardmedia.co.ke)

LUSAKA, DDTCNews – Pemerintah Zambia berkomitmen akan melunasi semua restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang sah, dan pada saat yang sama terus mendorong rencana pemberlakuan pajak penjualan (sales tax) yang tidak dapat direstitusi.

Menteri Keuangan Zambia Margaret Mwanakatwe mengatakan sales tax sangat dibutuhkan untuk menghentikan peningkatan utang. Dia memahami perubahan rezim pajak tersebut mengecewakan komunitas pertambangan di Zambia dan dianggap menghalangi investasi baru.

“Penerapan non-refundable sales tax juga mampu membayar nilai restitusi yang luar biasa, serta meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung program pembangunan sosial pemerintah,” katanya di Lusaka, Selasa (7/5).

Baca Juga: Raih Mayoritas Kursi Majelis Tinggi, PM Abe Kerek Tarif Pajak

Selama ini, pemerintah berutang sekitar US$600 juta (Rp8,56 triliun) dalam bentuk restitusi PPN. Dana Moneter Internasional (IMF) telah berulang kali memperingatkan Pemerintah Zambia yang tengah berjuang melunasi utang dan cadangan mata uang asing yang menyusut.

Mwanakatwe menjelaskan pemerintah mampu menghasilkan sekitar US$140 juta (Rp1,99 triliun) untuk menyicil restitusi PPN setiap bulan. Menurutnya, seperti dilansir www.lusakatimes.com, dengan sistem yang lebih sederhana persoalan ini bisa segera diatasi.

Untuk itu, pemerintah negara penghasil tembaga terbesar kedua di Afrika ini tetap berkeras mendorong penerapan sales tax yang tidak bisa direstitusi. Pemerintah optimistis sales tax mampu membiayai berbagai program sekaligus memperbaiki perekonomian Zambia.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Pajak Penjualan 10% Cukup untuk 10 Tahun Mendatang

RUU Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan yang mengganti rezim pajak pertambahan nilai (VAT) dengan pajak penjualan itu dipublikasikan Kabinet President Edgar Chagwa Lungu 1 April lalu. Namun, pemerintah memutuskan menunda penyerahannya ke parlemen hingga Juli 2019.

Penundaan ini memberi waktu bagi pemerintah untuk lebih banyak berkonsultasi pada para pemangku kepentingan terkait. Tahun lalu, pemerintah telah mengumumkan serangkaian reformasi pajak yang menyebabkan beberapa penambang kehilangan pekerjaan.

Januari 2019, First Quantum Minerals Canada berniat mengurangi 2.500 pekerjanya di Zambia, tetapi ditunda hingga keputusan yang timbul dari dialog dengan pemerintah. Konkola Copper Mines juga berhenti beroperasi sementara. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal

“Penerapan non-refundable sales tax juga mampu membayar nilai restitusi yang luar biasa, serta meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung program pembangunan sosial pemerintah,” katanya di Lusaka, Selasa (7/5).

Baca Juga: Raih Mayoritas Kursi Majelis Tinggi, PM Abe Kerek Tarif Pajak

Selama ini, pemerintah berutang sekitar US$600 juta (Rp8,56 triliun) dalam bentuk restitusi PPN. Dana Moneter Internasional (IMF) telah berulang kali memperingatkan Pemerintah Zambia yang tengah berjuang melunasi utang dan cadangan mata uang asing yang menyusut.

Mwanakatwe menjelaskan pemerintah mampu menghasilkan sekitar US$140 juta (Rp1,99 triliun) untuk menyicil restitusi PPN setiap bulan. Menurutnya, seperti dilansir www.lusakatimes.com, dengan sistem yang lebih sederhana persoalan ini bisa segera diatasi.

Untuk itu, pemerintah negara penghasil tembaga terbesar kedua di Afrika ini tetap berkeras mendorong penerapan sales tax yang tidak bisa direstitusi. Pemerintah optimistis sales tax mampu membiayai berbagai program sekaligus memperbaiki perekonomian Zambia.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Pajak Penjualan 10% Cukup untuk 10 Tahun Mendatang

RUU Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan yang mengganti rezim pajak pertambahan nilai (VAT) dengan pajak penjualan itu dipublikasikan Kabinet President Edgar Chagwa Lungu 1 April lalu. Namun, pemerintah memutuskan menunda penyerahannya ke parlemen hingga Juli 2019.

Penundaan ini memberi waktu bagi pemerintah untuk lebih banyak berkonsultasi pada para pemangku kepentingan terkait. Tahun lalu, pemerintah telah mengumumkan serangkaian reformasi pajak yang menyebabkan beberapa penambang kehilangan pekerjaan.

Januari 2019, First Quantum Minerals Canada berniat mengurangi 2.500 pekerjanya di Zambia, tetapi ditunda hingga keputusan yang timbul dari dialog dengan pemerintah. Konkola Copper Mines juga berhenti beroperasi sementara. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal
Topik : zambia, rezim PPN, sales tax, restitusi
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA