Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Federasi UMKM Minta e-Commerce Dikenai Pajak Khusus 5%

A+
A-
1
A+
A-
1
Federasi UMKM Minta e-Commerce Dikenai Pajak Khusus 5%

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW DELHI, DDTCNews – Federation of All India Vyapar Mandal (FAIVM) meminta pemerintah untuk mengenakan tarif pajak khusus atas aktivitas bisnis pada e-commerce. Kelompok UMKM di India tersebut meminta tarif pajak khusus 5% atas omzet e-commerce.

FAIVM menilai aktivitas bisnis melalui e-commerce cenderung meningkat dalam beberapa tahun dan berdampak terhadap bisnis ritel konvensional. Untuk itu, FAIVM berharap ada pajak khusus untuk e-commerce sehingga ritel tradisional bisa lebih kompetitif.

"Pengenaan pajak khusus tak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membuat ritel tradisional lebih kompetitif," tulis FAIVM dalam surat resminya kepada pemerintah, dikutip Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Menurut FAIVM, pengenaan pajak khusus atas e-commerce akan meningkatkan daya saing UMKM konvensional di India mengingat UMKM saat ini berkontribusi sebesar 22% terhadap PDB India serta mempekerjakan ratusan ribu tenaga kerja di tersebut.

Selain pengenaan pajak khusus atas e-commerce, FAIVM meminta Kementerian Keuangan India untuk menurunkan tarif pajak penghasilan atas partnership firm dan limited liability partnership dari 30% menjadi 22%.

Menurut FAIVM, pengenaan tarif tersebut jauh lebih adil dan setara dengan tarif pajak penghasilan korporasi yang berlaku. Selain itu, FAIVM meminta pemerintah untuk menyusun skema amnesti untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

"Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memperbaiki kesalahan pemungut GST (PPN) dalam pelaporan GST tanpa dikenai sanksi administrasi," tulis FAIVM seperti dilansir businesstoday.in. (rig)

Topik : india, pajak e-commerce, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Rabu, 15 September 2021 | 07:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Selasa, 14 September 2021 | 21:07 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas